BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Musrenbang Polri 2025 meminta dukungan kepolisian untuk menjaga kesinambungan APBN.
Sri Mulyani mengatakan pengelolaan APBN memerlukan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi. Selain itu, dia juga berharap Polri dapat memperkuat dukungan untuk optimalisasi penerimaan negara melalui kerja sama dengan Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).
"Berbagai kolaborasi bersama @ditjenpajakri dan @beacukairi dalam optimalisasi penerimaan negara dan pemberantasan barang berbahaya dan ilegal pun dapat terus kita perkuat," katanya melalui Instagram, dikutip pada Jumat (20/6/2025).
Sri Mulyani mengatakan situasi dunia sedang diwarnai ketidakpastian dan peningkatan tensi geopolitik sehingga memengaruhi perekonomian nasional. Dalam situasi tersebut, peran Polri diperlukan untuk turut menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Dia menjelaskan pemerintah merancang APBN dengan berlandaskan semangat Pasal 33 UUD 1945 agar masyarakat tetap terlindungi di tengah dinamisnya kondisi global. Keamanan dan kepastian hukum tersebut menjadi prasyarat agar APBN dapat bekerja secara optimal sebagai shock absorber dan agent of development.
"APBN sangat membutuhkan apa yang disebut necessary condition. Kondisi yang harus terjadi yaitu lingkungan, keamanan, kepastian hukum. Karena dengan demikian kemudian APBN bisa bekerja untuk terus mensejahterakan ekonomi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengapresiasi upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas di dalam negeri. Selain itu, kepolisian juga mendukung implementasi berbagai program unggulan pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan desa.
Mengenai penerimaan negara, Polri telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgassus ini dibentuk untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu. Misal dengan DJP, kolaborasi akan difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang tersembunyi atau shadow economy.
Dalam hal ini, DJP dan satgassus akan memperkuat sinergi, saling bertukar data, dan melakukan penegakan hukum atas beragam kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara. (dik)
