BERITA TERKINI
Pekerja mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke atas mobil di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Senin (27/3/2023). Kementerian Pertanian menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun 2023 seluas 200 hektar yang tersebar di 20 Provinsi yang ada di Tanah Air. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp402,8 triliun atau setara 91,3% dari target senilai Rp441,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja PNBP mengalami perlambatan dengan pertumbuhan yang 'hanya' 4,3%. Meski demikian, dia senang karena kinerja PNBP hampir mencapai target yang ditetapkan pemerintah.
"PNBP sudah hampir mendekati target dari APBN," katanya, dikutip pada Jumat (22/9/2023).
Sri Mulyani mengatakan realisasi PNBP pada hingga Agustus 2023 melambat sejalan moderasi harga berbagai komoditas global. Kondisi itu utamanya tercermin dari pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang realisasinya senilai Rp77 triliun atau kontraksi 26,78%.
Kontraksi ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi.
Kemudian pada PNBP SDA nonmigas, realisasinya senilai Rp97,3 triliun atau tumbuh 69,9%. Kinerja PNBP nonmigas yang positif disebabkan penyesuaian iuran produksi/royalti batu bara dengan berlakunya PP 26/2022.
Kinerja PNBP SDA nonmigas sudah mencapai 150,2% dari target APBN.
"Jadi untuk SDA nonmigas ini, terutama untuk batu bara, kenaikan penerimaan bukan karena harganya yang justru menurun tetapi karena tarif royaltinya kita naikkan," ujarnya.
Setelahnya, Sri Mulyani menyebut PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) realisasinya Rp65,5 triliun atau tumbuh 68,1%. Realisasi ini juga sudah mencapai 133,3% dari target pada APBN. (sap)
Peningkatan penerimaan PNBP KND utamanya disumbang dari setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan.
Sedangkan pada PNBP lainnya, terealisasi Rp109,1 triliun atau tumbuh 14,5%. Penerimaan PNBP lainnya turut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) dan realisasi domestik market obligation (DMO).
Sementara untuk PNBP dari badan layanan umum, terealisasi Rp54 triliun atau turun 5,8%. Penurunan ini terutama berasal dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan moderasi harga minyak CPO.
