BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) bakal langsung memeriksa wajib pajak apabila data konkret yang memiliki daluwarsa penetapan sampai dengan 90 hari ditemukan mengindikasikan adanya kurang bayar.
Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2023, usulan pemeriksaan data konkret yang akan daluwarsa dalam waktu 90 hari tersebut dilakukan tanpa melalui permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) terlebih dahulu.
"Untuk data konkret dengan daluwarsa penetapan hingga 90 hari kalender, usulan pemeriksaan data konkret tanpa melalui P2DK dengan menerbitkan nota dinas usulan pemeriksaan atas data konkret, bersamaan dengan persetujuan laporan hasil penelitian oleh kepala KPP," bunyi SE-9/PJ/2023, dikutip pada Senin (11/9/2023).
Usulan pemeriksaan dituangkan dalam nota dinas pengusulan pemeriksaan oleh pegawai KPP yang melaksanakan fungsi pengawasan untuk disampaikan kepada kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
Berdasarkan nota dinas tersebut, kepala seksi menyusun nota dinas persetujuan pemeriksaan atas data konkret dan menyerahkannya kepada kepala KPP untuk disetujui.
Kepala KPP harus menyetujui dan menandatangani nota dinas persetujuan pemeriksaan atas data konkret sebagai dasar penerbitan nomor pengawasan pemeriksaan maksimal 2 hari kerja sejak usulan pemeriksaan atas data konkret tanpa melalui P2DK.
Nomor pengawasan pemeriksaan harus terbit pada hari yang sama dengan tanggal nota dinas persetujuan pemeriksaan. Adapun surat perintah pemeriksaan dan surat panggilan untuk pemeriksaan kantor harus terbit maksimal 1 hari kerja setelah penerbitan nomor pengawasan pemeriksaan.
Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya secara langsung maksimal 2 hari kerja setelah tanggal surat perintah pemeriksaan.
Bila surat tidak dapat disampaikan secara langsung, surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dapat disampaikan kepada wajib pajak lewat faksimile, pos, dan jasa pengiriman maksimal 2 hari kerja setelah tanggal surat perintah pemeriksaan.
Dalam hal wajib pajak memenuhi panggilan berdasarkan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan disampaikan pada hari yang sama dengan saat wajib pajak memenuhi panggilan.
Bila panggilan tidak dipenuhi dalam waktu 1 bulan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa secara langsung atau lewat faksimile maksimal 1 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan.
Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan diselesaikan paling lama 8 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak.
Berdasarkan SE-9/PJ/2023, data konkret ialah data yang diperoleh atau dimiliki DJP dan memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.
Data yang dimaksud antara lain faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong/pungut yang belum dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPh, dan bukti transaksi atau data lain yang diturunkan sebagai data konkret. (rig)
