Banggar DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2022

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (P2 APBN) 2022, kemarin.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Menurut Said, RUU P2 APBN 2022 ini akan dilimpahkan dalam pembahasan tingkat II atau rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah terhadap RUU P2-APBN tahun 2022 dapat disetujui dari tingkat I untuk dibawa ke tingkat II? Setuju," katanya dalam rapat bersama pemerintah, dikutip pada Jumat (8/9/2023).

Realisasi pendapatan negara pada 2022 tercatat senilai Rp2.635,8 triliun atau tumbuh 31,05%. Angka itu setara 116,31% dari target yang ditetapkan.

Kinerja pendapatan negara selaras dengan peningkatan tax ratio dari 9,12% pada 2021 menjadi 10,39% pada 2022. Tax ratio tersebut menjadi capaian tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Sementara dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp3.096,3 triliun atau 99,67% dari yang pagu. Belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.280 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp816,2 triliun.

Dengan kinerja tersebut, defisit APBN 2022 tercatat Rp460,4 triliun atau 2,35% terhadap PDB.

Mengenai posisi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2022, nilainya Rp130,5 triliun. Adapun soal kondisi SAL pada akhir 2022, tercatat sebesar Rp478,9 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR selama pembahasan RUU P2 APBN 2022. Menurutnya, penyusunan dan pembahasan RUU P2 APBN menjadi upaya pemerintah menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Dia juga berjanji menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan DPR untuk memperkuat pengelolaan APBN.

"Ini adalah sebuah proses tata kelola keuangan publik yang sangat baik dalam demokrasi yang juga berjalan sehat," ujarnya. (sap)