Negara Bebas Visa Dikaji Ulang, RI Ingin Terima Wisman 'Berkualitas'

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengaku sedang mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan ke depan kebijakan bebas visa kunjungan akan disusun guna mendukung upaya peningkatan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

"Tambahan wisatawan yang diperlukan adalah yang berkualitas dengan lama kunjungan di atas 7 hari dan jumlah biaya yang dikeluarkan lebih dari US$1000 per wisatawan," ujar Sandi, dikutip pada Sabtu (5/8/2023).

Sebelumnya, kebijakan bebas visa kunjungan diberlakukan terhadap 169 negara dengan 10 negara di antaranya adalah negara anggota Asean. Fasilitas visa tersebut akan dievaluasi berdasarkan asas timbal balik, kemanfaatan, dan keamanan.

"Kita akan mengevaluasi negara-negara mana yang masuk bebas visa kunjungan karena walaupun pariwisata kita sudah melampaui proyeksi batas atas, masih banyak peluang untuk pariwisata berkualitas yang kita akan lakukan," ujar Sandi.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Kemenkumham baru-baru ini telah memutuskan untuk menghentikan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan melalui Keputusan Menkumham Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023.

Pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dihentikan dalam rangka melindungi Indonesia dari ancaman bahaya, gangguan keamanan, dan kesehatan masyarakat. Dengan keputusan ini, fasilitas bebas visa kunjungan hanya berlaku bagi pengunjung dari 10 negara anggota Asean saja.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun sebelumnya telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan dengan mempertimbangkan asas timbal balik dan kemanfaatan.

Pasalnya, fasilitas bebas visa kunjungan yang dilakukan pemerintah lewat Perpres 21/2016 tidak memenuhi asas timbal balik. Sebanyak 134 negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan tidak memberikan fasilitas serupa bagi WNI yang berkunjung ke negara dimaksud. (sap)