RAKORNAS TIM PENGENDALI INFLASI

Wapres JK: Ibarat Tensi, Inflasi Tinggi atau Rendah Bisa Bikin Pingsan

Redaksi DDTCNews
Kamis, 25 Juli 2019 | 20.15 WIB
Wapres JK: Ibarat Tensi, Inflasi Tinggi atau Rendah Bisa Bikin Pingsan

(foto: Bank Indonesia)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengibaratkan inflasi seperti tekanan daerah (tensi) pada tubuh manusia. Tekanan terlalu tinggi ataupun rendah akan membuat manusia sakit kepala, bahkan pingsan.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Menurutnya, seperti tensi, tingkat inflasi harus dijaga di tengah-tengah agar bagus untuk perekonomian.

“Inflasi itu tekanan darah, kalau tinggi kita bisa pingsan. Tapi kalau inflasi rendah atau deflasi, kita juga pusing bisa pingsan juga. Jadi tekanan darah yang baik itu di tengah-tengah,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Dia meminta agar seluruh kepala daerah dapat menjaga inflasi ringan sehingga seluruh kegiatan perekonomian bisa stabil. Penjagaan keseimbangan antara inflasi dan deflasi sangat penting untuk keberlangsungan usaha di daerah sehingga tidak meningkatkan angka pengangguran.

“Harus stabil, jangan di bawah susah, di atas susah. Jadi, berada di tengah. Ya sekitar 3,5—5%,” imbuh Wapres JK.

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), sambungnya, akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir 2015-2018 berada dalam kisaran target.

“Inflasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%,” ujarnya.

Bank sentral, lanjut dia, akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu termasuk pengembangan sejumlah klaster pangan di daerah secara terintegrasi.

“Antara lain dengan memfasilitasi kegiatan tersebut agar terkoneksi dengan teknologi dan sistem informasi,” imbuh Perry. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.