REFORMASI PERPAJAKAN

Sri Mulyani Minta Kanal Khusus Reformasi Perpajakan di Medsos

Redaksi DDTCNews
Selasa, 07 Mei 2019 | 14.03 WIB
Sri Mulyani Minta Kanal Khusus Reformasi Perpajakan di Medsos

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Tim Reformasi Perpajakan membuat kanal khusus media sosial mengenai reformasi perpajakan yang tengah dijalankan.

Menurutnya, kanal khusus tersebut akan membuat masyarakat dan para pemangku kepentingan mengetahui informasi terkini dari reformasi perpajakan. Dengan demikian, publik juga akan mengetahui dan ikut memiliki agenda penting di Indonesia tersebut.

“Itu juga akan menimbulkan disiplin buat kita juga. Karena begitu kita tidak komunikasi, begitu ada timeline meleset, enggak ada yang tahu. Nah, ini akan lebih bagus untuk kita lakukan [berkomunikasi melalui kanal khusus media sosial],” paparnya dalam Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan, seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak (DJP) Selasa (7/5/2019).

Sri Mulyani mengatakan perlunya strategi komunikasi untuk masing-masing pilar reformasi perpajakan. Seperti diketahui, ada 5 pilar reformasi perpajakan, yakni organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan.

Dia pun meminta kepada para advisor untuk memberikan strategi komunikasi yang tepat kepada Tim reformasi Perpajakan. Menurutnya, strategi komunikasi yang tepat kepada masyarakat sangat krusial untuk terus-menerus disegarkan dan didiskusikan.

“Karena ini juga salah satu yang dianggap kita belum cukup. Kita banyak melakukan effort, tapi rasanya orang masih belum ngehterus kita punya Tim Reformasi Perpajakan, bahwa mereka terus bekerja, dan ada timeline-nya,” jelasnya.

Menilik laman resmi DJP, reformasi perpajakan didefinisikan sebagai perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Dengan reformasi perpajakan, DJP akan menjadi institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Belum lama ini, DDTC Fiscal Research merilis Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’. Dalam laporan kuartalan tersebut, ada pemaparan hasil kajian refleksi perjalanan reformasi pajak.

Berpijak pada perkembangan lanskap pajak global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir, DDTC Fiscal Research juga memberi pandangan yang diproyeksi mampu mendukung keberhasilan reformasi pajak, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.