BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Industri pengolahan dalam negeri merupakan tulang punggung ekspor nasional. Untuk itu, berbagai hambatan yang jadi batu sandungan peningkatan ekspor pelaku industri mulai diidentifikasi.
Hal ini jadi pembahasan kunci dalam rapat koordinasi terkait pengembangan ekspor dan investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/7). Sejumlah menteri hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, Menteri dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
"Kami berkoordinasi untuk memacu ekspor di bidang industri. Seperti yang sudah disampaikan menperin, yaitu di bidang industri makanan dan minuman, furnitur, dan industri produk karet," kata Menkeu Sri Mulyani usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian.
Dia kemudian menerangkan bahwa salah satu hambatan dalam akselerasi ekspor industri ada di sektor perizinan. Oleh karena itu, perbaikan di sektor ini menjadi penting untuk mendongkrak produktivitas.
"Jadi kami identifikasi masalah-masalahnya, dari mulai masalah perizinan, bahan baku, bea masuk, bea keluar, perpajakan," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengungkapan insentif fiskal diperlukan untuk mendorong ekspor pada industri tertentu. Salah satunya adalah industri pengolahan kelapa sawit.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan adanya opsi insentif untuk mendorong peningkatan ekspor minyak goreng. Salah satunya melalui penurunan pungutan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"Terkait dengan mendorong ekspor, kami minta mereview untuk ekspor minyak goreng. Bea yang ditarik iuran BPDP-nya itu untuk diturunkan sehingga ekspornya bisa meningkat. Karena minyak goreng merupakan produk hilir yang potensi ekspornya besar," ujarnya. (Amu)
