BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Curahan hati penulis novel kondang Tere Liye di akun facebooknya terkait pengenaan pajak penghasilan dari profesinya sebagai penulis, mengundang komentar langsung dari Ditjen Pajak.
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan Tere Liye masih salah paham soal pengenaan pajak profesi penulis. Menurutnya, pajak yang dikenakan kepada profesi penulis atas penghasilan royalti yang diterimanya hanya akan dikenakan pajak final dengan tarif 15%.
“Tere masih salah persepsi, sebetulnya pengenaan pajak mereka tidak seperti yang disebutkannya. Misal Tere jual buku seharga Rp100 dan mendapat royalti Rp10, maka penghasilannya yaitu Rp10. Maka angka itu akan dikenai tarif pajak 15%, nanti bisa dikreditkan di SPT (surat pemberitahuan), bisa diklaim juga,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (6/9).
Ken menjabarkan pengenaan pajak final sebesar 15% tidak dikenakan dari omzet yang diperoleh atas penjualan buku, sehingga ketentuan pajak kepada profesi penulis dianggap tidak memberatkan sama sekali dan hanya kesalahpahaman mengenai penghitungan pajaknya.
Atas hal ini, dia mengatakan akan mengundang novelis tersebut ke kantornya untuk menjelaskan ulang pengenaan pajak kepada profesi penulis dengan penghitungan yang sebenarnya. Bahkan, Ditjen Pajak rencananya juga akan mengumumkan hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi.
“Pajak profesi penulis itu dikenakan PPh (pajak enghasilan) pasal 23 yang bisa dikreditkan, dan dikenakan atas royalti yang diperoleh penulis. Saya segera undang Tere ke Kantor Pusat kami,” tutur Ken.
Sebelumnya, Tere mengungkapkan rasa keberatan atas pengenaan pajak yang dianggap terlalu tinggi. Dia menilai besarnya tarif pajak yang berlaku justru merupakan ketidakadilan pemerintah khususnya otoritas pajak kepada profesi penulis.
“Perlakuan pajak kepada profesi penulis tidak adil. Pemerintah tidak peduli menanggapi persoalan ini. Penghasilan penulis buku dikategorikan sebagai royalti. Buku selanjutnya akan kami posting melalui media sosial agar pembaca bisa menikmati tanpa berurusan dengan ketidakadilan pajak,” ungkapnya.
