BERITA TERKINI
Joe Ferguson, berumur sembilan tahun, dengan Bendera Nasional Inggris Union Jack dilukis di wajahnya, melihat ke atas saat para penggemar keluarga Kerajaan Inggris berkumpul di sepanjang jalan pusat Perayaan 70 Tahun Bertakthanya Ratu Inggris di London, Inggris pada Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Nicholson/wsj/KZU).
LONDON, DDTCNews - Nilai tukar mata uang Inggris, poundsterling, tercatat melemah drastis pascapengumuman relaksasi pajak oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Liz Truss.
Nilai tukar poundsterling sempat melemah hingga 5% dan menyentuh angka US$1.0327 per poundsterling pada Senin (26/9/2022), terlemah sejak dekade 1970-an.
"Kami percaya tarif pajak yang tinggi adalah disinsentif bagi masyarakat untuk bekerja dan menghambat investasi," ujar Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, dikutip Selasa (27/9/2022).
Para investor khawatir relaksasi pajak akan meningkatkan defisit dan pinjaman yang harus ditarik oleh pemerintah Inggris guna memberikan stimulus kepada masyarakat.
Adapun relaksasi pajak yang diumumkan oleh pemerintah Inggris antara lain pembatalan kenaikan tarif PPh badan dari 19% ke 25%. Pemerintah menjamin tarif PPh badan bakal tetap berada di level 19%, terendah dibandingkan dengan negara-negara G-20 lainnya.
Selanjutnya, tarif tertinggi PPh orang pribadi juga diturunkan dari 45% menjadi hanya 40%. Tarif terendah PPh orang pribadi juga diturunkan dari 20% menjadi 19%. Dengan kebijakan ini, Inggris sekarang hanya memiliki 3 lapisan tarif PPh orang pribadi yakni 0%, 19%, dan 40%.
Tarif terbaru PPh orang pribadi ini direncanakan mulai berlaku pada April 2023. "31 juta wajib pajak akan mendapatkan manfaat rata-rata senilai GBP170 per orang dengan adanya penurunan tarif PPh ini," tulis Kementerian Keuangan Inggris pada laman resminya.
Terakhir, Inggris juga akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (investment zones). Dalam kawasan ekonomi khusus tersebut, investor dapat membeli tanah atau bangunan tanpa harus membayar bea (stamp duty) sebagaimana yang berlaku di luar kawasan ekonomi khusus.
Seluruh relaksasi pajak ini diproyeksikan akan menggerus potensi penerimaan Inggris senilai GBP45 miliar atau Rp734,63 triliun hingga tahun fiskal 2026-2027. (sap)
