BERITA TERKINI
Ilustrasi. Para wisatawan berjalan di sepanjang White Beach di tengah pandemi penyakit virus korona (COVID-19) di Boracay Island, provinsi Aklan, Filipina, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Eloisa Lopez/foc/cfo
MANILA, DDTCNews - DPR Filipina akhirnya mengesahkan RUU Penanaman Modal Asing (PMA) guna menarik lebih banyak investor asing ke negara tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor.
Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan UU PMA akan melengkapi UU Pemulihan dan Insentif Pajak Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) dalam mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.
"Tujuan utama UU CREATE adalah mencoba mengundang investor asing yang dapat berkontribusi pada ekonomi, terlepas dari nilainya," katanya, Selasa (7/12/2021).
Dalam UU PMA, lanjut Salceda, ketentuan batas minimum pegawai yang direkrut perusahaan asing untuk datang ke Filipina dikurangi dari semula 50 orang, menjadi 15 orang. Dia berharap ketentuan tersebut dapat investor kecil untuk menanamkan modal di Filipina.
UU PMA juga mengizinkan perusahaan yang diidentifikasi sebagai startup enabler untuk dimiliki sepenuhnya oleh orang asing, sehingga akan mendorong investasi pada industri pionir yang belum ada di negara tersebut.
Bidang industri tersebut mencakup teknologi keuangan, pertanian presisi, teknologi kesehatan, dan perusahaan berteknologi tinggi lainnya yang penting bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka panjang Filipina.
UU PMA juga mengizinkan profesi yang tidak diatur dalam undang-undang khusus kini dapat datang untuk bekerja di Filipina. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mendorong para profesional ahli berdatangan sehingga tenaga kerja lokal dapat belajar lebih banyak dari mereka.
"Ketidakmampuan untuk mempekerjakan profesional mereka sendiri telah menjadi kendala utama bagi investor yang seharusnya berinvestasi di Filipina," ujar Salceda seperti dikutip dari pna.gov.ph.
Dia menambahkan Institusi Anti-Suap dan Korupsi juga memberikan perlindungan tambahan kepada investor asing dari tindakan pemerasan sehingga prosedur perizinan menjadi lebih mudah.
Namun, ia tetap mendesak Komite Promosi Investasi Antar-Lembaga segera menerbitkan Rencana Prioritas Investasi Strategis di bawah UU CREATE agar pemerintah dapat segera mempromosikan sektor ekonomi strategis kepada investor.
UU CREATE telah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25%. Pada UMKM dengan pendapatan di bawah P5 juta atau Rp1,56 miliar per tahun, tarif pajak akan dikenakan lebih rendah lagi, yaitu 20%. (rig)
