MEKSIKO

Perusahaan Tambang Bawa Sengketa Pajak ke Arbitrase Internasional

Muhamad Wildan
Kamis, 04 Maret 2021 | 18.45 WIB
Perusahaan Tambang Bawa Sengketa Pajak ke Arbitrase Internasional

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEXICO CITY, DDTCNews – Perusahaan tambang asal Kanada, First Majestic Silver membawa kasus sengketa pajak yang dipermasalahkan oleh Pemerintah Meksiko ke arbitrase internasional pada International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

First Majestic menuding Pemerintah Meksiko telah melanggar advance pricing agreement (APA) yang telah disepakati oleh otoritas pajak dengan anak usaha milik First Majestic di Meksiko, Primero Empresa Minera.

"Kami memandang tindakan pemerintah telah melanggar APA yang menjadi dasar pengenaan pajak pada tahun pajak 2010 hingga 2014," kata First Majestic dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/3/2021).

First Majestic mengaku menginstruksikan penasihat arbitrase internasional di Washington D.C., Arent Fox LLP, untuk memulai proses arbitrase berdasarkan aturan ICSID guna membentuk pengadilan arbitrase yang netral untuk mengadili sengketa berdasarkan Bab 11 NAFTA.

Untuk diketahui, Pemerintah Meksiko menuding Primero Empresa telah sengaja memanipulasi harga perak yang ditambang oleh korporasi tersebut sehingga menjadi lebih rendah dari harga yang seharusnya sejak 2010.

First Majestic mengungkapkan pihaknya sudah berupaya untuk menjalin komunikasi dengan otoritas pajak Meksiko guna mengklarifikasi masalah ini. Meski begitu, itikad dari perusahaan tambang asal Kanada tersebut ditolak oleh pemerintah.

Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengatakan First Majestic telah gagal membayar pajak sebagaimana yang seharusnya. Dia menuding perusahaan tersebut sengaja berlindung di balik ancaman litigasi internasional untuk menutupi kewajibannya.

Sejak López Obrador dilantik, otoritas pajak Meksiko memang lebih aktif melawan praktik-praktik pengelakan pajak korporasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya berhenti memberikan kelonggaran pajak secara cuma-cuma kepada korporasi.

Menurutnya, pajak yang hilang akibat kelonggaran pajak kepada korporasi sebelumnya dirinya menjabat mencapai US$20 miliar. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.