BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
BELFAST, DDTCNews – Ribuan pengusaha asal Irlandia Utara terancam akan menghadapi sistem administrasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea cukai paling rumit di dunia seusai transisi Brexit rampung 31 Desember 2020.
Partner firma pajak dari Blick Rothenberg, Alex Altmann mengatakan administrasi PPN dan bea cukai di Irlandia Utara akan memasuki rezim paling rumit di dunia. Hal ini dikarenakan sistem PPN Irlandia Utara dan Inggris berbeda satu sama lain.
"Kami sekarang tahu bagaimana aturan khusus ini akan bekerja dan ini gila untuk kegiatan bisnis karena diwajibkan untuk mengoperasikan dua sistem PPN dan bea cukai," katanya, dikutip Jumat (13/11/2020).
Nanti, lanjut Altmann, setiap lalu lintas barang yang masuk ke wilayah pabean Irlandia Utara harus tunduk pada regulasi PPN dan bea cukai Uni Eropa. Pajak tersebut kemudian dikumpulkan oleh otoritas Inggris, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC).
Kemudian, setiap barang asal Irlandia Utara yang masuk ke wilayah Inggris Raya akan diperlakukan sebagai ekspor. Jika tidak ada aturan khusus maka barang asal Irlandia Utara tersebut kemungkinan besar akan dikenakan PPN.
"Komunitas bisnis Irlandia Utara sudah terpukul keras akibat pandemi Covid-19. Sekarang mereka menghadapi tugas yang sangat sulit untuk mengoperasikan sistem pelaporan ganda yang sangat rumit mulai Januari tahun depan," tutur Altmann.
Protokol baru aturan PPN dan bea cukai untuk pelaku usaha asal Irlandia Utara akan menggunakan deklarasi impor elektronik model baru untuk memungkinkan pemungutan pajak dapat dilakukan atas nama otoritas pajak Inggris dan Uni Eropa.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Inggris memastikan aturan baru PPN dan bea cukai akan mulai berlaku pada awal Januari 2021. Otoritas pajak Inggris, HMRC disebut tetap bekerja di Irlandia Utara sebagai bagian dari pelaksanaan pasar tunggal Inggris Raya seusai Brexit.
"Irlandia Utara akan mempertahankan keselarasan dengan aturan PPN Uni Eropa. Tetapi HMRC akan terus bertanggungjawab atas pengoperasian PPN dan pengumpulan pendapatan di Irlandia Utara," sebut Jubir pemerintah seperti dikutip inews.co.uk. (rig)
