BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris berhasil meningkatkan secara bertahap kadar transparansi informasi keuangan di wilayah protektorat dan teritori luar negeri atau British Overseas Territories (BOT).
Peneliti dari The Global Tax Justice Network (TJN) Alex Cobham mengatakan keluarnya British Virgin Islands dan Cayman Islands dari daftar hitam suaka pajak Uni Eropa menjadi salah satu pencapaian Inggris dalam meningkatkan transparansi.
Menurutnya, kebijakan Pemerintah Inggris yang mewajibkan wilayah protektorat dan BOT untuk membuka data beneficial owner (BO) perusahaan cangkang pada dua tahun lalu mulai membuahkan hasil.
"Komitmen British Virgin Islands untuk menerbitkan catatan BO perlu disambut baik, tetapi agaknya itu hanya berdampak kecil bagi proses transparansi data keuangan," katanya, dikutip Selasa (13/10/2020).
Meski begitu, Cobham menilai komitmen transparansi dan memperkuat pertukaran informasi keuangan tujuan perpajakan dari yurisdiksi yang selama ini dikenal sebagai surga pajak masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, komitmen awal pemimpin British Virgin Islands and Cayman Islands baru sebatas kepada kewajiban menyediakan informasi BO untuk perusahaan cangkang yang bermukim di wilayahnya.
Ketersediaan informasi keuangan di yurisdiksi seperti British Virgin Islands and Cayman Islands belum lengkap lantaran data hanya menyebutkan pemilik dari perusahaan cangkang tetapi belum menyentuh pemilik dari instrumen keuangan seperti dana investasi dan skema investasi trust yang tidak termasuk dalam data yang wajib disetor kepada otoritas.
Selain itu, masih ada faktor risiko transparansi keuangan dari agenda Brexit yang efektif berlaku Januari 2021. Salah satu agenda Inggris keluar dari Eropa adalah mengembalikan kendali atas regulasi bidang keuangan.
Menurut Cobham, kondisi itu berpotensi menciptakan kebijakan fiskal yang lebih agresif dari Inggris seusai keluar dari Uni Eropa.
"Pemerintah Inggris menunjukkan tidak ada minat yang jelas dalam transparansi sehingga menimbulkan kekhawatiran terciptanya kemungkinan 'Singapura di Thames'," tuturnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)
