JAMAIKA

DPR Usul Pungutan PPN atas Komputer Tablet Dihapuskan

Nora Galuh Candra Asmarani
Kamis, 25 Juni 2020 | 14.41 WIB
DPR Usul Pungutan PPN atas Komputer Tablet Dihapuskan

Warga sedang menggunakan tablet. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

KINGSTON, DDTCNews—DPR mendorong pemerintah Jamaika untuk menghapus pajak konsumsi atau PPN untuk produk gawai yaitu tablet dan perangkat komputer agar dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Anggota DPR South East St. Andrew-Jamaika Julian Robinson mengatakan harga tablet dan perangkat komputer terbilang mahal sehingga siswa di Jamaika tidak dapat mengakses pendidikan secara daring selama pandemic Covid-19.

"[Penghapusan PPN] Ini akan memungkinkan orang tua memperoleh tablet atau perangkat komputer dengan harga lebih terjangkau sehingga anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan online dari rumah," kata Robinson, Kamis (25/6/2020)

Robinson menyebut setidaknya ribuan siswa di Jamaika tidak memiliki tablet, komputer atau akses internet yang baik di rumahnya. Hal ini membuat siswa di Jamaika tertinggal, terutama saat sekolah ditutup karena Covid-19.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah mencari solusinya. Menurutnya, Departemen Pendidikan perlu menelusuri dan melakukan kajian mendalam atas masalah ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

"Berdasarkan masukan warga, lebih dari 50% siswa Jamaika yang tidak memiliki akses ke pendidikan online. Departemen Pendidikan harus bertindak dan memperbaiki masalah ini,” tutur Robinson.

Juru bicara oposisi di bidang teknologi ini menambahkan pandemi telah mengekspos masalah kesenjangan yang signifikan di sektor pendidikan. Dia juga menilai pemerintah gagal menjalankan program tablet di sekolah..

Berdasarkan pengamatannya, pemerintah dalam empat tahun terakhir ini tidak optimal dalam mendistribusikan tablet ke sekolah. Robinson menyebut Jamaika tidak akan bisa maju jika masalah ini tidak ditangani dengan baik.

Untuk itu, ia berharap pemerintah mengatasi masalah ini sebelum sekolah dibuka kembali. Apalagi, siswa dalam era kenormalan baru ini akan diminta untuk melakukan kombinasi pembelajaran di sekolah dan online di rumah.

“Ketidakmampuan pemerintah untuk mendistribusikan perangkat tablet dan komputer sama saja dengan melalaikan tugas besarnya kepada pemuda di negara ini,” sebut Robinson seperti dilansir dari The Gleaner. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.