Ilustrasi. (foto: radiantskies)
OSLO, DDTCNews—Parlemen Norwegia menyepakati usulan pemberian keringanan pajak kepada sektor usaha minyak bumi. Langkah ini dinilai bisa meningkatkan investasi dan menyelamatkan lapangan kerja.
Anggota Parlemen Norwegia Trond Helleland mengatakan kebijakan yang diambil adalah menambahkan pengurang penghasilan yang diperoleh oleh korporasi dari setiap investasi baru yang dilakukan.
Alhasil, penghasilan neto yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih rendah untuk beberapa tahun ke depan. "Ini membuat proyek sektor minyak bumi lebih menguntungkan," katanya, dikutip Selasa (9/6/2020).
Namun, keringanan pajak terbaru ini hanya mencakup kegiatan-kegiatan di sektor minyak bumi yang didukung oleh pemerintah hingga akhir 2023. Kebijakan ini juga tidak mengubah tarif pajak sebesar 78% yang dikenakan kepada sektor minyak bumi.
Sebelumnya, proposal tambahan keringanan pajak yang diberikan kepada sektor minyak bumi ini tidak diterima oleh partai petahana, Partai Konservatif. Namun dalam perjalanannya, proposal tersebut tetap disepakati.
Sementara itu, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengingatkan bahwa penambahan keringanan pajak akan mendorong kegiatan investasi dengan nilai tambah yang kurang mencukupi.
Meski begitu, Pemerintah Norwegia pada akhirnya setuju untuk memberikan keringanan pajak karena tekanan dari partai oposisi, Partai Buruh, dan proses lobi dari sektor minyak bumi.
Dilansir dari Reuters, Partai Buruh selaku oposisi mengapresiasi keputusan pemerintah dalam memberikan keringanan pajak tersebut mengingat partai juga ikut mendapat tekanan dari konstituennya yakni serikat pekerja minyak bumi. (rig)