BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PHNOM PENH, DDTCNews—Pemerintah Kamboja berjanji akan memberikan keringanan pajak kepada pabrik garmen yang terkena gangguan rantai pasokan akibat epidemi virus corona.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan sebagian upah pekerja akan dibayar oleh pemerintah jika produksi dihentikan. Hal ini lantaran pembatasan perjalanan dan karantina di China sangat mempengaruhi rantai pasokan industri garmen di Kamboja.
“Ketika operasional ditunda, pabrik akan membayar 40% dari upah minimum untuk pekerja, sementara pemerintah akan membayar tambahan upah tambahan sebesar 20%, sehingga total upah yang diterima pekerja 60%,” katanya di Phnom Penh, Selasa (25/2/2020).
Selain industri garmen, Hun Sen juga akan memberikan pembebasan pajak kepada pelaku hotel. Pembebasan pajak akan diberikan selama 4 bulan untuk membantu mengimbangi kerugian pada sektor pariwisata akibat virus corona.
Lebih lanjut, Hun Sen mengatakan virus corona atau Covid-19 merupakan tantangan yang dihadapi seluruh pemerintah dunia. Bahkan, epidemi ini telah menewaskan lebih dari 2.500 orang, sebagian besar di China, dan menyebar ke sekitar 28 negara
Untuk itu, pemeritah Kamboja menyiasatinya dengan fasilitas pajak. Apalagi, dampak Covid-19 terasa lebih cepat dari yang diproyeksikan, dan menyebabkan efek serius pada ekonomi di Asia sampai mendorong beberapa negara ke dalam kondisi krisis.
“Dua sektor yang terkena dampak serius adalah sektor pariwisata karena wisatawan takut bepergian dan juga menghadapi beberapa pembatalan penerbangan dan sektor garmen saat ini kekurangan bahan baku untuk diproses,” kata Hun Sen.
Hun Sen menambahkan Covid-19 membuat turis asing yang datang ke Kamboja bulan ini turun sekitar 60% dan wisatawan Tiongkok turun hingga 90%. Adapun pembebasan pajak ini hanya berlaku untuk Provinsi Siem Reap.
“Saat ini, kami akan fokus membantu bisnis pariwisata di Siem Reap. Langkah ini diatur untuk membantu hotel dan guesthouse melanjutkan operasional dan mempertahankan usaha, serta daya saing, ”katanya.
Kendati mendapat pembebasan pajak, pelaku hotel dan tempat inap lainnya di Provinsi Siem Reap tetap harus menyerahkan laporan pajaknya, dan melaporkan secara online PPN masa untuk keperluan penilaian pajak.
“Pemerintah akan membebaskan semua jenis pajak untuk hotel dan wisma yang telah terdaftar di departemen pajak di Siem Reap. Namun, tetap harus menyerahkan laporan pajaknya,” jelas Hun Sen seperti dilansir khmertimeskh. (rig)
