BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam tengah mengkaji pengenaan pajak progresif kepada individu yang memiliki properti lebih dari 1 unit.
Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengaku telah menerima usulan pajak progresif tersebut dari Kementerian Perumahan. Dia menilai pajak progresif merupakan ide bagus untuk mendorong pasar real estat lebih transparan dan berkelanjutan.
"Ini adalah saran yang sangat meyakinkan. Kementerian Keuangan mengakui pentingnya hal ini dan akan mempelajari kebijakan tersebut," katanya, dikutip pada Selasa (1/10/2024).
Chi menuturkan Kementerian Perumahan mengusulkan adanya pengenaan pajak progresif untuk menghilangkan spekulasi properti. Menurutnya, praktik spekulasi telah menyebabkan harga properti mengalami lonjakan, terutama di kota besar.
Dia menjelaskan perumusan kebijakan mengenai pajak progresif atas properti harus dilakukan secara hati-hati. Kementerian Keuangan  juga bakal mengundang Kementerian Perumahan untuk membahas usulan tersebut dengan lebih komprehensif.
Meski begitu, Chi menilai pemberantasan spekulan properti tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal. Pemerintah pun perlu merumuskan kebijakan pendukung lainnya seperti pengaturan tata guna lahan untuk mendorong transparansi di sektor real estat.
"Kebijakan pajak saja tidak dapat mencapai gambaran yang utuh," ujarnya seperti dilansir vir.com.vn.
Kementerian Perumahan sesungguhnya telah mengusulkan pajak progresif atas kepemilikan properti kedua dan seterusnya sejak awal tahun ini. Kebijakan ini diusulkan lantaran masyarakat makin sulit membeli properti serta membuat pasar properti menjadi tidak sehat.
Vietnam Association of Realtors (VARS) juga telah beberapa kali mengusulkan pengenaan pajak progresif pada properti ini kepada pemerintah. Selain tanah, data VARS bahkan menunjukkan pasar kondominium turut mengalami kenaikan harga yang tajam.
Pada kuartal II/2024, harga apartemen di Hanoi dan Ho Chi Minh City telah melonjak masing-masing sebesar 58% dan 27% sejak 2019. (rig)
