BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memutuskan untuk menurunkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) pada fasilitas pembangkit listrik yang beroperasi di bawah kontrak Build-Operate-Transfer (BOT).
Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin menyatakan pemerintah telah menerbitkan executive order (EO) Nomor 6 menyatakan semua kewajiban PBB yang dinilai pemerintah daerah untuk tahun ini akan dikurangi menjadi jumlah yang setara dengan pajak terutang.
Pengurangan itu berlaku apabila PBB dihitung berdasarkan pada tingkat penilaian 15% dari nilai pasar wajar dari properti, mesin, dan peralatan yang disusutkan dengan tarif 2% per tahun dikurangi jumlah yang telah dibayar oleh perusahaan.
"Semua bunga dan denda atas kekurangan kewajiban PBB dimaafkan dan pembangkit listrik yang bersangkutan dibebaskan dari pembayarannya," bunyi EO 6 seperti dilansir cnnphilippines.com, Minggu (6/8/2023).
BOT merupakan kontrak yang memungkinkan pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek selama beberapa tahun, yang dalam prosesnya dapat menghasilkan keuntungan.
Pada akhir masa konsesi, pihak swasta bakal menyerahkan proyek tersebut kepada pemerintah. Untuk diperhatikan, pembangkit listrik yang masuk kriteria ini ialah pembangkit listrik milik swasta yang menghasilkan listrik untuk dijual kepada distributor dan pengguna akhir.
EO 6 menyatakan pemda memiliki kewenangan untuk tidak memberikan pemangkit listrik swasta yang beroperasi di wilayah mereka pengecualian dan hak istimewa. Perlakuan ini berbeda apabila dibandingkan dengan kontrak pembangkit listrik pada perusahaan pemerintah.
Namun, UU Pemerintahan Daerah Tahun 1991 menyatakan presiden dapat membatalkan kebijakan pajak daerah pada pemda demi kepentingan publik. Kewenangan ini juga termasuk memberikan pengurangan PBB di provinsi, kota, atau kabupaten mana pun di wilayah metropolitan Manila.
Sebelumnya, Marcos dalam pidato kenegaraan menyatakan pemerintah akan lebih agresif mendorong penggunaan energi yang ramah lingkungan. Menurutnya, pemerintah telah memberikan lebih dari 100 kontrak energi terbarukan dalam setahun terakhir.
"Energi terbarukan adalah jalan ke depan," tuturnya dikutip dari rappler.com.
Sejak tahun lalu, pemerintah telah menyetujui 126 kontrak energi terbarukan dengan potensi kapasitas 31.000 megawatt. Pada 2022, energi terbarukan berkontribusi 29% terhadap bauran energi negara dengan kapasitas produksi 8.150 megawatt listrik.
Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan terpasang sebesar 20.000 megawatt pada 2040. Pangsa energi terbarukan ditargetkan mencapai 35% pada 2030 dan kemudian menjadi 50% pada 2040. (rig)
