BERITA TERKINI
Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP
Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data
Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit
Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB
Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara
Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun
Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi
Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?
Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen
Pegawai Kena Pajak Penghasilan, Bagaimana Cara Cek Bukti Potongnya?
Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP
Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data
Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit
Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB
Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara
Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun
Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi
Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?
Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen
Pegawai Kena Pajak Penghasilan, Bagaimana Cara Cek Bukti Potongnya?
DDTC Logo
Masuk
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Syarat Baru agar Diakui sebagai AEO Berdasarkan PMK 137 Tahun 2023

Nora Galuh Candra Asmarani
Senin, 1 Januari 2024 | 11.00 WIB
Syarat Baru agar Diakui sebagai AEO Berdasarkan PMK 137 Tahun 2023

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis kepabeanan infografis kepabeanan PMK 137/2023 AEO operator ekonomi DJBC
Bagikan:
Facebook DDTC
Twitter DDTC
Line DDTC
WhatsApp DDTC
LinkedIn DDTC
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.