BERITA TERKINI
Ketentuan Bea Masuk Antidumping Ubin Keramik China, Download di Sini
Dua Strategi Bea Cukai Agar Pengusaha Optimalkan Fasilitas Kepabeanan
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir
Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda
Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak
PPN Rumah Masih Ditanggung Pemerintah, DJP Harap Ekonomi Meningkat
Coretax: Wajib Pajak Berhak untuk Tidak Memakai Data Prepopulated
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong
Tahukah Kamu? Ternyata Ada Pajak yang Dikenakan Atas Air
Ketentuan Bea Masuk Antidumping Ubin Keramik China, Download di Sini
Dua Strategi Bea Cukai Agar Pengusaha Optimalkan Fasilitas Kepabeanan
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir
Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda
Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak
PPN Rumah Masih Ditanggung Pemerintah, DJP Harap Ekonomi Meningkat
Coretax: Wajib Pajak Berhak untuk Tidak Memakai Data Prepopulated
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong
Tahukah Kamu? Ternyata Ada Pajak yang Dikenakan Atas Air
DDTC Logo
LEGISLASI

Pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi Undang-Undang

Redaksi DDTCNews
Kamis, 07 Oktober 2021 | 18.43 WIB
ddtc-loaderPimpinan DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Pimpinan DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (...
ddtc-loaderSejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR di Kom...
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: tangkapan layar Youtube)
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Harmonisasi Peratur...
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyerahkan dokumen terkait dengan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Menkumham Yasonna Laoly dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: DJP)
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyerahkan dokumen terkait dengan RUU Harmonisasi Peraturan ...
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Pe...
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisas...
ddtc-loaderPimpinan DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
ddtc-loaderSejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: tangkapan layar Youtube)
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyerahkan dokumen terkait dengan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Menkumham Yasonna Laoly dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: DJP)
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto RUU HPP UU HPP pajak UU KUP UU PPh UU PPN pajak karbon PPS UU Cukai
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.