BERITA TERKINI
Ada Penilaian Profil Risiko dalam Pembebasan Cukai, Ini Alasannya
Anggota DPR Ini Khawatir Tarif PPN 12% Bikin RI Sulit Jadi Negara Maju
Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Pontianak
One on One, Petugas Pajak Beri Edukasi WP yang Masuk Daftar Sasaran
Demi Tingkatkan Investasi Asing , Prabowo Siap Kompromi soal Pajak
Pemkot Surabaya Adakan Pemutihan PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Kenaikan PPN: Menyehatkan APBN atau Malah Pukul Daya Beli Masyarakat?
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
Tarif PPN Perlu Dinaikkan, Sri Mulyani: Demi Jaga Kesehatan APBN
Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil
Ada Penilaian Profil Risiko dalam Pembebasan Cukai, Ini Alasannya
Anggota DPR Ini Khawatir Tarif PPN 12% Bikin RI Sulit Jadi Negara Maju
Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Pontianak
One on One, Petugas Pajak Beri Edukasi WP yang Masuk Daftar Sasaran
Demi Tingkatkan Investasi Asing , Prabowo Siap Kompromi soal Pajak
Pemkot Surabaya Adakan Pemutihan PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Kenaikan PPN: Menyehatkan APBN atau Malah Pukul Daya Beli Masyarakat?
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
Tarif PPN Perlu Dinaikkan, Sri Mulyani: Demi Jaga Kesehatan APBN
Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil
DDTC Logo
LEGISLASI

Pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi Undang-Undang

Redaksi DDTCNews
Kamis, 07 Oktober 2021 | 18.43 WIB
ddtc-loaderPimpinan DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Pimpinan DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (...
ddtc-loaderSejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR di Kom...
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: tangkapan layar Youtube)
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Harmonisasi Peratur...
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyerahkan dokumen terkait dengan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Menkumham Yasonna Laoly dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: DJP)
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyerahkan dokumen terkait dengan RUU Harmonisasi Peraturan ...
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Pe...
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisas...
ddtc-loaderPimpinan DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).
ddtc-loaderSejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: tangkapan layar Youtube)
ddtc-loaderWakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyerahkan dokumen terkait dengan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Menkumham Yasonna Laoly dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: DJP)
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
ddtc-loaderMenkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto RUU HPP UU HPP pajak UU KUP UU PPh UU PPN pajak karbon PPS UU Cukai
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.