BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BULELENG, DDTCNews – Pemkab Buleleng, Bali mencatat nilai piutang pajak daerah sampai dengan Oktober 2022 mencapai Rp89,87 miliar.
Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan setiap penunggak pajak memiliki kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. Untuk itu, pemkab dan Kejaksaan Negeri Buleleng bakal menggencarkan penagihan pajak daerah tersebut.
"Karena jumlah piutang lumayan [besar], kami terus melakukan tagihan dan melibatkan aparat penegak hukum. Sudah tertagih sedikit demi sedikit," katanya, dikutip pada Selasa (13/12/2022).
Lihadnyana menuturkan piutang pajak berasal dari beberapa jenis pajak daerah. Piutang terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mencapai Rp84 miliar.
Kemudian, piutang berasal dari pajak hotel yang senilai Rp2,3 miliar, serta pajak restoran Rp1,72 miliar. Piutang ini terjadi karena pengusaha hotel dan restoran yang tidak menyetorkan pajak yang telah dibayarkan konsumen.
Dia menjelaskan pemkab telah memberikan peringatan kepada wajib pajak yang menunggak. Apabila tidak dilunasi, wajib pajak bisa dijatuhi sanksi pidana.
Selain itu, lanjutnya, pemkab juga menemukan manipulasi pelaporan objek pajak yang harus ditindak tegas. Misal, pengusaha hotel dengan 5 sumur bor, tetapi yang dilaporkan hanya 4 sumur bor sehingga pajak air tanah yang dibayarkan lebih kecil.
"Saya mau pajak kita dimaksimalkan sesuai kewenangan. Setelah itu ditransparansikan ke masyarakat sehingga masyarakat percaya pada pemerintah," ujar Lihadnyana seperti dilansir nusabali.com.
Dia menambahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satunya, melalui digitalisasi pembayaran pajak daerah seperti pada PBB-P2.
Menurutnya, digital pembayaran membuat pengelolaan pajak daerah lebih transparan dan makin mudah dipantau. (rig)
