BERITA TERKINI
Alat tapping box terpasang di lokasi pelaku usaha. (Foto: Antara)
TARAKAN, DDTCNews – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tarakan, Kalimantan Utara berencana memasang alat rekam pajak atau tapping box di hotel dan restoran untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah.
Kepala BPPRD Tarakan Bob Saharuddin mengatakan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran hingga awal November masih seret akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, pemasangan tapping box bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut.
"Nanti setelah ada alat itu, [transaksi di hotel dan restoran] jadi ketahuan semua. Kami akan pantau setiap bulan, berapa yang disetor, cocok enggak dengan aplikasi yang terpasang," katanya, Selasa (4/11/2020).
Bob menyebut realisasi penerimaan pajak hotel hingga awal November 2020 senilai Rp2,89 miliar atau 59,0% dari target Rp4,9 miliar. Menurutnya, penerimaan pajak hotel itu turun 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sementara pada pajak restoran, realisasinya Rp5,8 miliar atau 74,3% dari target tahun ini sebesar Rp7,8 miliar. Bob menyebut realisasi pajak restoran di Tarakan tergolong bagus meski terdampak pandemi virus Corona.
Bob menjelaskan Pemkab Tarakan telah memberikan insentif di tengah pandemi Covid-19, dengan membolehkan pemilik hotel dan restoran tidak memungut pajak 10% dari para pelanggannya. Insentif itu berlaku selama 5 bulan, sejak Maret hingga Juli 2020.
Mulai Agustus 2020, Pemkab Tarakan kembali memungut pajak hotel dan restoran seiring dengan kenormalan baru atau new normal Covid-19. Namun, realisasi pemungutan pajak hotel dan restoran tidak bisa otomatis pulih.
Bob mengatakan pemungutan pajak hotel dan restoran tidak maksimal karena penghitungannya hanya berdasarkan pada kejujuran catatan transaksi yang dilakukan pelaku usaha. Untuk itu, dengan tapping box, pencatatan transaksi yang dikenai pajak lebih mudah dan akuntabel.
Demi mendorong kepatuhan pemilik hotel dan restoran, pemkab kembali memberlakukan denda 2% atas keterlambatan membayar pajak. Meski demikian, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran pajak.
BPPRD berwenang memberikan insentif atau keringanan untuk nilai pajak di bawah Rp5 juta. Sementara itu, keringanan pajak yang lebih dari Rp5 juta, menjadi kewenangan wali kota.
Dengan pencatatan yang baik melalui tapping box, Bob menjamin proses pengajuan dan persetujuan keringanan pajak akan lebih mudah. "Jadi kalau memungkinkan, bisa jadi kami melakukan pengurangan," ujarnya dikutip dari kaltara.prokal.co. (rig)
