Tenaga Kerja Asing akan Dipungut Retribusi, Berapa?

BENGKULU TENGAH, DDTCNews - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, berencana memungut retribusi dari tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di wilayahnya.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah Masdar Helmi mengatakan retribusi akan dipungut jika TKA ingin memperpanjang izin bekerjanya di Bengkulu Tengah. Ia menyebut saat ini tengah memfinalisasi peraturan bupati (Perbup) tentang retribusi TKA tersebut. Nominal retribusi juga masih dirahasiakan.

“Perbup tentang retribusi TKA saat ini sedang diperiksa oleh Bagian Hukum Setda Pemkab, sebelum akhirnya diverifikasi Biro Hukum Setda Provinsi. Setelah selesai, barulah retribusi TKA bisa dipungut,” katanya di Bengkulu Tengah, Senin (24/2/2020).

Masdar menargetkan beleid itu bisa disahkan April 2020, agar retribusi dapat dimulai bulan berikutnya. Ia memperkirakan retribusi TKA bisa mendatangkan penerimaan Rp450 juta pada tahun pertama pelaksanaannya, dan akan masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Masdar menyebut setidaknya ada 93 TKA yang bekerja di Bengkulu Tengah. Mereka kebanyakan bekerja di sektor pertambangan. Meski telah sejak lama bekerja di Bengkulu Tengah, Masdar menilai para TKA tak memberikan kontribusi apapun kepada pemda.

Dengan demikian, pungutan retribusi tersebut akan menambah pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Selain menyiapkan Perbup, Pemda juga menyiapkan aplikasi sebagai metode pembayaran retribusi TKA.

Dilansir dari bengkuluekspress.com, Masdar ingin pembayaran retribusi itu dilakukan secara nontunai, dan terkoneksi dengan pemerintah pusat. Apalagi, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 membolehkan daerah memungut retribusi perpajangan izin bekerja para TKA.

Adapun menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA langsung kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Permohonan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas juga dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak (BNPB). (Bsi)