Baliho Ilegal Disebut Jadi Ganjalan Pengumpulan Pajak Reklame

PEKANBARU, DDTCNews - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, menyebut keberadaan baliho ilegal yang tersebar di seluruh penjuru kota telah menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak optimal.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan wilayahnya sebetulnya memiliki potensi pajak reklame yang besar. Oleh karena itu, pemkot akan menggali potensi pajak reklame guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini.

"Selama ini banyak baliho yang tidak berizin atau jika pun ada yang membayar pajak, nilainya kecil, sedangkan tiangnya juga tidak memiliki izin. Reklame-reklame itu seperti sampah visual yang tidak menyumbang apa-apa," ujarnya, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

Agung menyayangkan target pajak reklame pada 2025 yang dipatok lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tahun ini, pemkot menargetkan pajak reklame senilai Rp34 miliar atau turun 10,5% dari realisasi pada 2024 yang mencapai Rp38 miliar.

Menurutnya, penetapan target penerimaan pajak reklame semestinya sama atau melebihi capaian tahun lalu. 

Berkaca pada setoran tahun lalu, kebanyakan penerimaan pajak reklame berasal dari reklame yang dipasang di gerai atau toko di pinggir jalan. Sementara itu, pungutan pajak dari papan reklame besar atau baliho masih minim.

Ia pun memerintahkan Bapenda memperbaiki basis pajak reklame di Kota Pekanbaru agar setorannya lebih optimal. Selain itu, reklame yang tidak mau membayar pajak juga bakal ditertibkan.

"Pemkot akan terus melakukan penertiban dan memastikan setiap reklame yang ada memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota," tutup Agung. (dik)