BERITA TERKINI
Ilustrasi.
NATAR, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar menggelar tindakan penagihan aktif berupa pemindahbukuan atas rekening penanggung pajak yang telah disita di Bank BNI kantor cabang Tanjung Karang pada 12 Desember 2024.
Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Natar menugaskan 2 juru sita pajak negara (JSPN), yaitu Alivo Pradana dan Muhammad Riyan Saputra. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penagihan sebelumnya yang sebelumnya dilakukan, yaitu penyitaan rekening.
“Tindakan pemindahbukuan rekening penanggung pajak dilakukan karena wajib pajak terkait dinilai kurang menunjukkan upaya serius dalam pembayaran utang pajak yang harus dibayar,” kata Alivo dikutip dari situs web DJP, Selasa (17/12/2024).
Selain itu, lanjut Alivio, kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk pengamanan penerimaan perpajakan KPP Pratama Natar, khususnya dalam aspek penagihan.
Perlu diketahui, tindakan penagihan aktif diawali dengan melakukan rekap data utang pajak wajib pajak terkait. Selanjutnya, penanggung pajak akan dihubungi untuk membuat janji temu dengan JSPN KPP Pratama Natar.
Pertemuan tersebut diadakan untuk melanjutkan tindakan penagihan aktif berupa penyampaian surat paksa serta memberitahu penanggung pajak wajib pajak terkait dengan mengenai jumlah utang pajak yang masih harus dibayar.
Jangka waktu pembayaran utang pajak setelah diterbitkan Surat Paksa adalah 2 x 24 setelah surat disampaikan. Pada kasus ini, penanggung pajak wajib pajak terkait belum melakukan pembayaran sehingga JSPN melakukan penyitaan aset milik wajib pajak.
Salah satunya aset yang disita ialah rekening tabungan milik penanggung pajak yang terdaftar di BNI. Setelah dilakukan penyitaan, JSPN melakukan pemindahbukuan dana yang ada di rekening tersebut ke kas negara.
Menurut Alivo, tindakan tersebut penting dilakukan dalam rangka mengamankan penerimaan pajak, khususnya dalam aspek penagihan. Kegiatan ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
“Harapannya melalui kegiatan ini, penegakan hukum berupa tindakan penagihan aktif dapat memberikan kesadaran perpajakan bagi wajib pajak, baik wajib pajak terkait maupun seluruh wajib pajak,” tuturnya. (rig)
