BERITA TERKINI
SURABAYA, DDTCNews - Kemenkeu Satu Jawa Timur menggelar lelang secara serentak atas aset-aset milik wajib pajak yang disita oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I, II, dan III.
Tercatat ada 79 aset yang hendak dilelang oleh ketiga kanwil DJP Jawa Timur. Adapun nilai limit dari aset-aset yang dilelang mencapai Rp14,88 miliar.
"Lelang serentak bertujuan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak yang merupakan ujung dari penegakan hukum," ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur Sigit Danang Joyo, dikutip Jumat (31/5/2024).
Aset yang dilelang antara lain kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, barang elektronik, ponsel, sepeda, dan juga logam mulia. Lelang dilaksanakan secara online lewat lelang.go.id yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).
Selain melelang aset sitaan, Kemenkeu Satu Jawa Timur juga melakukan lelang non eksekusi. Lelang non eksekusi diikuti oleh 3 satuan kerja yakni Kanwil DJP Jatim I, KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, dan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan nilai limit Rp89,39 juta.
Sebelum dilakukan lelang atas barang, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin menerangkan barang disimpan terlebih dahulu di gudang barang sitaan.
"Kami memiliki gudang barang sitaan di Mojokerto untuk menyimpan, karena kewenangan atas barang sitaan yang penguasaanya menjadi beralih ke DJP dengan tujuan untuk menjaga nilai barang sitaan sehingga saat di lelang tidak merugikan wajib pajak," ujar Vita.
Penjualan barang sitaan merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan aktif terhadap piutang pajak yang belum lunas. Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak negara setelah disampaikannya surat paksa.
Penagihan aktif dilakukan berdasarkan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
Lelang serentak diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak sekaligus memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewenangan DJP untuk menyita dan melelang barang hasil sitaan.
Setelah menggelar lelang serentak pada bulan ini, Kemenkeu Satu Jawa Timur akan kembali menggelar lelang serentak pada November 2024. (sap)
