BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SINJAI, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk disiplin dalam memenuhi kewajiban melaporkan SPT Masa PPN.
Pegawai dari KP2KP Sinjai Husnul Hatima mengatakan PKP wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Jika terlambat melakukan pelaporan, PKP akan dikenakan sanksi administrasi senilai Rp500.000.
“Apabila tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN selama tiga bulan berturut-turut maka sertifikat elektroniknya akan dinonaktifkan sehingga tak dapat mengakses layanan perpajakan seperti membuat faktur dan lain sebagainya,” katanya dikutip dari situs web DJP, Kamis (31/8/2023).
Imbauan tersebut disampaikan Husnul ketika memberikan asistensi kepada wajib pajak badan, CV Tiga Putera pada 3 Agustus 2023. Perwakilan wajib pajak badan kala itu mengalami kendala saat melaporkan SPT Masa PPN dan pembuatan faktur pajak.
Sementara itu, Andi Fadly selaku pegawai lainnya dari KP2KP Sinjai menuturkan bahwa PKP harus mengambil nomor seri faktur pajak (NSFP) di situs web e-nofa sebelum membuat faktur pajak. Untuk mengambil NSFP, PKP memerlukan sertifikat elektronik yang aktif.
“Jika masa berlaku sertifikat elektroniknya sudah habis, wajib pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan wajib pajak badan mengucapkan terima kasih atas asistensi yang diberikan oleh petugas pajak. Dia juga mengapresiasi edukasi yang diberikan petugas terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya bagi PKP.
Sebagai informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. (rig)
