Tengah Tahun, Setoran PAD Baru 41%

KALIANDA, DDTCNews - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Selatan masih jauh dari kata optimal. Evaluasi kini tengah disiapkan agar penerimaan membaik pada semester II 2018.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan Achmad Sutiono mengatakan realisasi PAD bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah dan sumber lain-lain yang sah hingga 22 Juni 2018 baru tercapai 41,01%. Secara nominal angka setoran PAD mencapai Rp128,8 miliar dari target APBD tahun 2018 sebesar Rp218,3 miliar.

"Ya secara keseluruhan memang belum mencapai 50% pencapaian realisasi PAD Lampung Selatan," katanya, Kamis (28/6).

Karena itu, BPPRD telah melaksanakan evaluasi pendapatan dengan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Lampung Selatan untuk membahas mengenai maneknya realisasi PAD. Salah satu identifikasi masalah ada pada ranah peraturan.

"Dalam rapat evaluasi dengan 16 OPD di lingkup Pemkab Lampung Selatan dan juga dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai ada produk perundang-undangan harus dilakukan revisi," terang Achmad.

Lebih lanjut, dia menjelaskan salah satu contoh kasus adalah pada pajak manara tower yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Jumlah tower tertuang dalam Perda saat ini sudah tidak sesuai lagi, pasalnya jumlah tower setiap saat berubah.

"Jadi tidak bisa menjadi variabel dalam penghitungan besaran tarif retribusi pemanfaatan ruang telekomunikasi atau menara tower. Sebab jumlah menara tower bisa bertambah dan bisa berkurang," jelasnya.

Selain itu, penetapan tarif pajak restoran masih memakai dua tarif misalnya untuk restoran yang memiliki omzet di bawah Rp12 juta per bulan dikenakan tarif 5%. Sementara untuk restoran dengan omzet di atas Rp12 juta dikenakan tarif pajaknya sebesar 10%.

"Nah nanti ke depan kita akan kenakan pajak restoran sebesar 10%. Oleh sebab itu, kini baru dimulai intensifikasi di lapangan terlebih dahulu. Itu artinya, 16 OPD di Lampung Selatan punya kendala yang beragam mengenai penarikan pajak dan retribusi daerah," tutup Achmad dilansir Lampung Post. (Amu)