Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Berikut Profil Pajak Daerah Percontohan Smart City

A+
A-
1
A+
A-
1
Berikut Profil Pajak Daerah Percontohan Smart City

BINJAI merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatra Utara. Kota yang dulunya merupakan Ibu Kota Kabupaten Langkat ini terletak di posisi yang strategis karena sebagai pintu gerbang Kota Medan menuju ke Provinsi Aceh.

Kota ini merupakan penghasil komoditas rambutan terbesar di Indonesia. Tidak heran jika Binjai dijuluki sebagai ‘kota rambutan’.

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, Kota Binjai diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebanyak 279.302 jiwa. Dengan luas 90,24km2, Kota Binjai memiliki kepadatan penduduk sekitar 3.095,10 jiwa/ km2.

Baca Juga: Ada Sanksi Rp500 Ribu, Petugas Pajak Ingatkan PKP Taat Lapor SPT Masa

Kota Binjai juga menjadi percontohan untuk pemerintah kabupaten/kota di Indonesia karena telah menerapkan konsep Smart City. Pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pengaduan masyarakat, dan penanganan pemeliharaan jalan dilakukan melalui pemanfaatan berbagai aplikasi e-Government dan Binjai Command Center (BCC).

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
BPS Kota Binjai mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) pada 2020 senilai Rp11,77 triliun. Perekonomian di daerah ini banyak ditopang sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 29% dari total PDRB. Kemudian, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 12%.

Berikutnya, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 11%. Selanjutnya, sektor real estat serta sektor transportasi dan pergudangan masing-masing mencetak angka kontribusi sebesar 8% terhadap total PDRB Kota Binjai.

Baca Juga: Ingat! Pengajuan Aktivasi EFIN WP Orang Pribadi Tak Bisa Diwakilkan


Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Binjai pada 2020 mencapai Rp881,73 miliar. Dana perimbangan menjadi penopang terbesar pembangunan Kota Binjai dengan kontribusi senilai Rp665,81 miliar atau 75% dari total pendapatan.

Selanjutnya, pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi senilai Rp112,27 miliar atau 13% dari total pendapatan tahun yang bersangkutan. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi paling rendah, yaitu senilai Rp103,65 miliar atau 12% dari total pendapatan.

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pemprov Berlakukan Pajak Kendaraan Progresif

Jika ditelusuri secara lebih detail, realisasi PAD Kota Binjai didominasi pajak daerah yang mencapai Rp65,33 miliar atau 58% dari total PAD. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah berkontribusi senilai Rp39,75 miliar atau 36% dari total PAD.

Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang rendah dengan total realisasi berturut-turut senilai Rp3,69 miliar dan Rp3,51 miliar.


Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Kinerja Pajak
BERDASARKAN data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kota Binjai menunjukkan angka yang tren fluktuatif sepanjang periode 2016 sampai dengan 2020. Jika diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Binjai pada 2016 mencapai Rp34,72 miliar atau 104% dari target yang ditetapkan.

Berikutnya, pada 2017, kinerja pajak mengalami peningkatan dengan realisasi penerimaan pajak senilai Rp45,56 miliar atau sebesar 126% dari target APBD. Kemudian, pada 2018, kinerja pajak mengalami penurunan dengan realisasi senilai Rp47,51 miliar atau sebesar 86%.

Kinerja pajak daerah Kota Binjai selama 2018 dan 2019 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 96% dan 113% dari target APBD. Demikian juga pada 2020, kinerja pajak daerah Kota Binjai mengalami peningkatan kembali dengan capaian realisasi mencapai 113% dari target penerimaan atau senilai Rp65,33 miliar.

Baca Juga: DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP


Sesuai dengan data Kementerian Keuangan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Binjai pada 2020, yaitu senilai Rp25,73 miliar.

Kemudian, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) senilai Rp23,23 miliar. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu senilai Rp7,61 miliar.

Baca Juga: 300 Unit Tapping Box Bakal Dipasang, Pemkot Incar Restoran dan Cafe

Sementara itu, pajak restoran serta pajak reklame memberi kontribusi masing-masing senilai Rp5,89 miliar dan Rp1,51 miliar. Adapun pajak parkir berkontribusi senilai Rp581,77 juta.

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kota Binjai diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai No. 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Binjai No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Informasi mengenai peraturan daerah Kota Binjai dapat diakses melalui laman resmi http://jdih.binjaikota.go.id/. Berikut daftar jenis dan tarif pajak di Kota Binjai.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini


Tax Ratio
Berdasarkan pada penghitungan yang dilakukan DDTC Fiscal Research & Advisory, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Binjai pada 2020 tercatat sebesar 0,56%.

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota berada pada angka 0,32%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Binjai relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Baca Juga: Pasang Alat Perekam Pajak, Pemkot Incar 200 Tempat Usaha


Administrasi Pajak
BERDASARKAN Peraturan Daerah Kota Binjai No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan realisasi pajak dan daerah. Optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah dilaksanakan melalui berbagai kolaborasi dan inovasi.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

BPKPAD melakukan pemasangan alat perekam data transaksi atau tapping box. Alat tapping box ini dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan objek pajak hotel dan restoran.

Pemkot Binjai juga berkolaborasi dengan Bukalapak, Bank Indonesia, dan Bank Sumatra Utara (Bank Sumut) dalam mempermudah pembayaran PBB-P2. Hasil kolaborasi membuat masyarakat Kota Binjai dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara daring melalui aplikasi Bukalapak.

Tidak hanya itu, Pemkot Binjai juga pernah meluncurkan aplikasi e-PBB. Aplikasi ini memudahkan masyarakat Kota Binjai untuk memeriksa tagihan dan status pembayaran PBB-P2 secara daring melalui telepon seluler. (vallen/kaw)

Baca Juga: Pindah KPP karena Alamat di KTP Berubah, Bagaimana Prosedurnya?

Topik : profil pajak daerah, pajak daerah, tax ratio, PDRB, kajian pajak, administrasi pajak, Kota Binjai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 Juni 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Progres Pengembangan Sistem Inti Pajak Sudah 47 Persen, Ini Kata DJP

Rabu, 15 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Kenaikan

Selasa, 14 Juni 2022 | 19:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov Tetapkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB pada 9 Desember 2022

Selasa, 14 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Kepatuhan Pajak Kendaraan Cuma 30%, Gubernur Edy Siapkan Jurus Ini

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2