Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Benahi Regulasi Ekonomi, Indonesia Bakal Belajar dari Inggris

A+
A-
1
A+
A-
1
Benahi Regulasi Ekonomi, Indonesia Bakal Belajar dari Inggris

Foto bersama setelah penandatanganan MoU. 

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia dan Inggris menjalin kerja sama terkait perbaikan regulasi di bidang ekonomi. Asistensi dijanjikan Inggris untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Kerja sama tersebut ditandai dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pengembangan Reformasi Regulasi di Indonesia. Kesepakatan tersebut diteken oleh Sesmenko Perekonomian Susiwijono dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik.

“Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan MoU ini. Kami harap program kerja sama ini berjalan dengan baik, dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia,” jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga: Jelang 4 Tahun Hari Jadi, DDTCNews Bagi-Bagi Hadiah! Mau?

Adapun bantuan teknis yang diberikan untuk pengembangan reformasi regulasi senilai 1,14 juta pound sterling dan berlaku hingga 2023. Bantuan teknis tersebut nantinya akan direalisasikan dalam beberapa tahap kegiatan.

Untuk tahap pertama, akan dilakukan seminar terkait pengawasan barang yang masuk daerah pabean melalui mekanisme post border. Pada sesi ini, akan pemaparan secara komprehensif terkait pengawasan post border dan juga pengawasan produk di pasaran atau product market surveillance regime.

Implementasi dari MoU ini antara lain berupa pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas. Ada juga program bantuan teknis yang bersifat fleksibel untuk merespons perkembangan isu prioritas dari Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Dampak Pandemi Covid-19, DJBC Bakal Ubah Proses Bisnis Kepabeanan

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan kerja sama ini sebagai sarana pembelajaran bagi pemerintah. Inggris dapat menjadi percontohan yang untuk perbaikan regulasi secara efektif.

“Jadi kerja sama ini kita mau tanya bagaimana pengalaman Inggris, misal dalam hal pengawasan. Kita lihat metodenya seperti apa dan kalau cocok kita bisa pakai itu. Sekarang kita mulai dengan workshop-nya,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Tahan Suku Bunga Acuan, BI Siapkan 4 Strategi Pemulihan Ekonomi
Topik : Indonesia, Inggris, post border, kepabeanan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 02 April 2020 | 10:39 WIB
PERPU 1/2020
Kamis, 26 Maret 2020 | 15:45 WIB
MALAYSIA
Selasa, 24 Maret 2020 | 19:39 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI