Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Strategi Pemerintah Optimalkan Penerimaan Migas 2022

A+
A-
2
A+
A-
2
Begini Strategi Pemerintah Optimalkan Penerimaan Migas 2022

Ilustrasi. (esdm.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) pada 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan penerimaan migas hingga saat ini masih cenderung fluktuatif, termasuk akibat pandemi Covid-19. Pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan di bidang migas agar penerimaan negara makin meningkat.

"Harapannya, inilah yang dapat meningkatkan penerimaan, mengurangi impor migas, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung industri nasional," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga: 5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Febrio mengatakan pemerintah telah memiliki 5 strategi untuk meningkatkan penerimaan migas 2022. Pertama, meningkatkan lifting migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, meningkatkan dan memperluas kebijakan pelayanan satu pintu, serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar.

Kedua, mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha migas, antara lain dengan mendorong skema bagi hasil pengusahaan hulu migas yang ada saat ini agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara efektif dan efisien.

Ketiga, menyempurnakan regulasi di bidang migas, baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian. Keempat, meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi.

Baca Juga: Tangani Kebocoran Pajak, Pemda Diminta Segera Perbaiki Integrasi Data

Kelima, menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu melalui paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Mengenai dukungan fiskal, Febrio menyebut pemerintah telah melakukan revolusi regulasi untuk mendorong peningkatan lifting migas. Revolusi itu ditandai dengan pengesahan UU No.22/2002 hingga akhirnya skema kontrak migas dan ketentuan fiskalnya ikut berubah.

Pada skema kontrak yang berlaku saat ini, yakni cost recovery dan gross split, tarif pajak efektifnya sebesar 37,6%. Besaran tarif tersebut terdiri atas pajak penghasilan badan sebesar 22% dan pajak dividen sebesar 15,6%.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

"Harapannya ke depan ini akan bisa lebih efisien lagi dan bisa mendukung investasi di sektor hulu migas," ujarnya.

Hingga April 2021, Febrio menyebut realisasi penerimaan migas tercatat Rp38,8 triliun atau 32% dari target Rp124,77 triliun. Kontribusi terbesar penerimaan migas berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yakni 65%. Sementara sisanya dari pajak. (kaw)

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya
Topik : KEM-PPKF 2022, penerimaan negara, penerimaan pajak, PNBP, migas, BKF, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:13 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tumbuh 4,9%, Sri Mulyani: Pembalikan Cukup Tinggi

Rabu, 21 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Proporsi Penerimaan PPh Orang Pribadi

Senin, 19 Juli 2021 | 15:16 WIB
SURAT UTANG NEGARA

Pemerintah Dapat Rp7,5 Triliun dari Penawaran SBR010, Anda Pesan Juga?

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Melemah Terhadap Dolar AS