Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Begini Strategi BPK Kawal Dana Penanganan Covid-19

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Strategi BPK Kawal Dana Penanganan Covid-19

Pekerja mengemas kerupuk kulit di salah satu UMKM yang terdampak Covid-19 di Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Rabu (10/6/2020). Kebijakan dalam menangani Covid-19 sudah sepatutnya dikawal banyak pihak, karena besarnya kewenangan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di bidang pengelolaan keuangan negara. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum mempunyai cara untuk mengawal kebijakan pemerintah di masa pandemi dan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan kebijakan dalam menangani Covid-19 sudah sepatutnya dikawal banyak pihak. Hal ini tidak terlepas dari besarnya kewenangan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di bidang pengelolaan keuangan negara

"BPK melakukan analisis risiko atas kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam masa pandemi," katanya dalam keterangan tertulis di laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (15/6/2020).

Baca Juga: BPKP: Pemda Bisa Awasi Program Subsidi Upah Pekerja

Achsanul menyebutkan ruang lingkup analisis risiko terdiri dari tiga aspek, yaitu risiko strategis, risiko operasional dan risiko integritas. Karena itu, BPK harus bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam merencanakan pemeriksaan.

Hasil kerja sama dengan APIP itu akan membantu menentukan sifat, waktu, dan lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. Menurutnya, kerja sama dan sinergi tersebut dapat dicapai melalui komunikasi yang terstruktur yang membahas isu terkait dengan kebijakan penanganan pandemi.

"Sinergi ini harus dilandasi dengan prinsip bahwa setiap bagian dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab kita bersama," terang Achsanul.

Baca Juga: BPKP: Banyak Pelaksana Program Menilai APIP Merecoki Kegiatan

Pendapat serupa diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menegaskan pentingnya kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam upaya mengawal kebijakan penanggulangan Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Sementara itu, Jaksa Agung RI ST Bahanuddin memaparkan peran strategis APIP sebagai early warning system yang mampu mendeteksi setiap permasalahan yang terjadi di masing-masing instansi, serta pentingnya menjaga quality assurance.

Aspek ini krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Baca Juga: Audit Anggaran Covid-19, BPK Dalami Kebijakan Pemda & Rumah Sakit

APIP seperti BPKP, sambung Bahanuddin, juga bisa menjadi katalisator dan konsultan, yang mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan keuangan negara.

"Kami menjalin komunikasi dalam rangka membangun persepsi yang sama antara aparat penegak hukum (APH) dan APIP, mengupayakan sistem koordinasi yang trasparan dan akuntabel serta mengesampingkan ego sektoral antara kedua belah pihak,” tutupnya. (Bsi)

Baca Juga: Kepala BKPM Klaim Investasi di Jawa dan Luar Jawa Kini Makin Merata
Topik : BPK, pemeriksaan Covid-19, BPKP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 14:32 WIB
LKPP 2019
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:58 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 21 Juli 2020 | 14:25 WIB
TRANSPARANSI
Selasa, 21 Juli 2020 | 12:46 WIB
LKPP 2019
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON