JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (UMKM) termasuk dalam daftar pihak yang bisa bebas pajak penghasilan (PPh) jika menerima hibah, bantuan, atau sumbangan.

Sesuai dengan Pasal 6 PP 55/2022, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek PPh bagi pihak pemberi. Namun, terhadapnya dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada, salah satunya, orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

"... orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ... merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria," bunyi Pasal 6 ayat (3) huruf f PP 55/2022, dikutip pada Sabtu (4/2/2023).

Kriteria wajib pajak orang pribadi UMKM yang bisa dibebaskan dari PPh atas hibah, bantuan, dan sumbangan antara lain, pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp2,5 miliar.

Pada Pasal 7 PP 55/2022, juga menambahkan ketentuan bahwa harta hibahan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil juga dikecualikan dari pengenaan PPh. Harta hibahan yang dimaksud bisa berbentuk uang atau barang.

Terhadap ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 PP 55/2022 di atas, ada aturan seragam, yakni pengecualian dari objek PPh berlaku selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.

Baca artikel 'Hibah Bukan Objek PPh, Ini Maksud Tak Ada Hubungan Usaha dan Pekerjaan'. (sap)