KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bebas Pungutan Ekspor, Pemerintah Harap Harga TBS di Petani Meningkat

Dian Kurniati | Senin, 18 Juli 2022 | 15:00 WIB
Bebas Pungutan Ekspor, Pemerintah Harap Harga TBS di Petani Meningkat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (7/7/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan pembebasan pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah beserta produk turunannya hingga 31 Agustus 2022 bertujuan untuk menjaga stabilitas produksi dan harga tandan buah segar di level petani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembebasan pungutan dilakukan untuk mempercepat ekspor (flush out) minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta produk turunannya.

"Dengan percepatan ekspor tersebut, harga tandan buah segar di tingkat pekebun khususnya pekebun swadaya diharapkan meningkat," katanya, dikutip pada Senin (18/7/2022).

Baca Juga:
DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Airlangga menuturkan pemerintah berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional dan tulang punggung perekonomian nasional. Salah satunya melalui program percepatan ekspor.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/2022, pemerintah membebaskan tarif pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2022.

Pembebasan tarif pungutan ekspor dilakukan berdasarkan usulan Sekretariat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit setelah melalui rapat yang dipimpin Airlangga.

Baca Juga:
Pemerintah Kembali Tanggung PPN untuk Mobil dan Bus Listrik Tertentu

Tarif pungutan dikenakan sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BPDP Kelapa Sawit. Tarif pungutan itu ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO dengan mengacu pada harga referensi yang ditetapkan menteri perdagangan.

PMK 115/2022 hanya mengubah lampiran berisi perincian tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya dari yang semula diatur dalam PMK 103/2022 menjadi US$0. Pembebasan tarif pungutan dilakukan terhadap ekspor 26 jenis produk CPO.

Sementara itu, mulai 1 September 2022, ekspor semua jenis produk CPO akan dikenakan pungutan, kecuali TBS. Misal, pada CPO, tarif pungutan ekspor ditetapkan senilai US$55 hingga US$240 per ton, mengikuti pergerakan harga CPO.

Baca Juga:
PMK Baru! Insentif Pajak untuk Pembelian Rumah Kembali Diberikan

Airlangga berharap penyesuaian tarif pungutan ekspor akan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah dari industri kelapa sawit dalam negeri. Nanti, pungutan tersebut juga akan dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.

"Ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih," ujarnya.

Airlangga menambahkan perubahan kebijakan itu juga menjadi momentum bagi BPDP Kelapa Sawit untuk makin meningkatkan layanan dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu