PROVINSI BALI

Bea Cukai Siap Bantu Arak Bali Go International

Dian Kurniati | Kamis, 06 Februari 2020 | 14:06 WIB
Bea Cukai Siap Bantu Arak Bali Go International

Ilustrasi minuman fermentasi tradisional.

BALI, DDTCNews—Ditjen Bea Cukai menyatakan siap membantu Pemprov Bali dalam pemasaran arak Bali ke luar negeri menyusul diterbitkannya ketentuan mengenai tata kelola minuman fermentasi khas Bali.

Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT Hendra Prasmono mengapresiasi ditetapkannya aturan tata kelola minuman fermentasi khas Bali tersebut. Menurutnya, Bea Cukai siap bantu pemasaran arak bali melalui toko bebas bea atau duty free.

“Kami siap memfasilitasi pertemuan antara produsen/pabrikan MMEA dengan pengusaha toko bebas bea, sehingga arak bali bisa go international dan sejajar dengan traditional spirits lain di dunia," kata Hendra dikutip Kamis, (06/02/2020).

Baca Juga:
RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Seperti diketahui, beleid mengenai tata kelola minuman fermentasi dan atau distilasi khas bali seperti tuak, brem dan arak sudah diteken Gubernur Bali pada 29 Januari lalu. Nanti, produk itu juga akan dilengkapi pita cukai.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan ketentuan tata kelola minuman fermentasi itu diharapkan mampu mendukung usaha produksi minuman fermentasi, sekaligus melindungi kebudayaan asli Bali.

"Diharapkan Pergub ini dapat memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali," kata Koster, Kamis (6/2/2020).

Baca Juga:
Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di Solo, Pajak Hiburan Hingga 40%

Koster mengatakan, pemerintah Bali hanya mengatur minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, diproses dengan cara fermentasi, hingga mengandung etil alkohol/etanol (C2H5OH).

Petani/perajin minuman fermentasi bisa menjual hasil produksinya ke koperasi, yang berperan sebagai pengepul. Selanjutnya, koperasi akan menjual bahan baku tersebut ke produsen/pabrikan untuk diolah lebih lanjut.

Produsen juga harus memastikan semua minuman tersebut memenuhi standar dan dilakukan pelekatan pita cukai sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Baca Juga:
Dibantu Kantor Pajak, Seluruh Hakim dan ASN PN Jakbar Sudah Lapor SPT

Pasal 6 Pergub tersebut mengatur minuman fermentasi khas Bali hanya dapat dijual pada tempat-tempat tertentu di Bali, di luar Bali, dan/atau untuk ekspor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Minuman fermentasi dilarang dijual di gelanggang remaja, pedagang kaki lima, tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan fasilitas kesehatan.

Minuman arak atau brem untuk upacara keagamaan wajib diberikan label warna merah bertuliskan ‘hanya untuk keperluan upacara keagamaan’. Minuman itu dikemas dalam bentuk jerigen ukuran paling banyak satu liter, oleh koperasi.

Dilansir dari Beritadewata, masyarakat yang ingin membelinya juga dibatasi paling banyak lima liter, dan harus menunjukkan surat keterangan dari Bendesa Adat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:00 WIB KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

Dibantu Kantor Pajak, Seluruh Hakim dan ASN PN Jakbar Sudah Lapor SPT

Rabu, 27 Maret 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga 25 Maret, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Pajak Rp 53 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?