Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

BBNKB Mobil Diusulkan Naik Jadi 12,5%

A+
A-
1
A+
A-
1
BBNKB Mobil Diusulkan Naik Jadi 12,5%

Antrean kendaraan bermotor di Samsat DKI Jakarta. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari 10% menjadi 12,5%. Peningkatan ini sebagai upaya Pemprov untuk mendorong warga menggunakan angkutan umum.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafrudin mengatakan rencana penyesuaian tarif BBNKB berdasarkan hasil kesepakatan antar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Jawa dan Bali.

“Peningkatan tarif BBNKB bukan hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) saja, tapi juga lebih mendorong kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi,” tuturnya di Jakarta, Kamis (7/2).

Baca Juga: Cakupan Pajak yang Bisa Dibayar lewat QRIS Bakal Diperluas

Di samping itu, Faisal menilai peningkatan tarif BBNKB juga akan berdampak pada harga jual mobil. Tingginya harga jual mobil diklaim bisa menurunkan minat beli mobil, seiring menambah penerimaan pajak daerah dari sektor BBNKB.

Beleid rancangan kebijakan yang hanya akan berlaku pada mobil itu dikabarkan telah diusulkan kepada DPRD. Pemprov DKI Jakarta akan segera memberlakukan peningkatan tarif usai kebijakan tersebut disetujui oleh parlemen.

Menurutnya Provinsi DKI Jakarta belum terlambat dalam menerapkan kebijakan ini. Mengingat DPRD Provinsi Jawa Barat pun baru mengesahkan kebijakan kenaikan tarif BBNKB pada Desember 2018.

Baca Juga: Anies Instruksikan Sistem Pembayaran Pajak Daerah Lewat QRIS

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan pihaknya segera membahas draf perda tersebut. Namun waktu pembahasannya belum bisa diputuskan.

Bila nantinya draf tersebut dusahkan menjadi perda dan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur, katanya seperti dilansir poskotanews.com, maka target BBNKB untuk APBD 2019 ini harus dikoreksi. Sebab akan terjadi penambahan pendapatan. (Bsi)

Baca Juga: Genjot Setoran PBB, Pemprov DKI Wacanakan Insentif Diskon Pajak
Topik : BBNKB DKI, pajak mobil, DKI Jakarta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 29 Mei 2020 | 14:43 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 08:53 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 06 Mei 2020 | 14:40 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 27 April 2020 | 14:30 WIB
DKI JAKARTA
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA