KEBIJAKAN FISKAL

Banyak Gunakan SAL, Penerbitan Utang SBN Dipangkas Hingga Tinggal 50%

Muhamad Wildan | Senin, 10 Juli 2023 | 19:05 WIB
Banyak Gunakan SAL, Penerbitan Utang SBN Dipangkas Hingga Tinggal 50%

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saldo anggaran lebih (SAL) yang akan digunakan pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran mencapai Rp229,7 triliun.

Dalam APBN 2023, penggunaan SAL pada tahun ini sesungguhnya direncanakan hanya senilai Rp72,8 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan penggunaan SAL senilai Rp156,9 triliun.

"Kami akan menggunakan SAL tahun lalu senilai Rp156,9 triliun, [terdiri dari] Rp100 triliun untuk penurunan utang dan Rp56 triliun untuk pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN 2023, Senin (10/7/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Sebagai catatan, total SAL yang tersedia pada akhir 2022 adalah senilai Rp478,95 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan posisi SAL pada akhir 2021 senilai Rp337,77 triliun.

Sejalan dengan naiknya penggunaan SAL pada APBN tahun ini, total surat berharga negara (SBN) neto yang diterbitkan pada tahun ini juga akan lebih rendah dibandingkan dengan rencana awal.

Hingga akhir tahun, SBN neto yang diterbitkan oleh pemerintah diperkirakan hanya senilai Rp362,9 triliun. Jumlah tersebut hanyalah sebesar 50,9% dari target penerbitan SBN neto pada tahun ini yang awalnya direncanakan senilai Rp712,9 triliun.

Baca Juga:
Pacu Ekonomi di Negara Ini, DPR Minta Target Pajak Bisa Tumbuh 21%

Tak hanya disebabkan oleh tingginya penggunaan SAL, penurunan utang pemerintah melalui SBN juga disebabkan oleh penurunan defisit anggaran. Pada tahun ini, defisit anggaran diperkirakan hanya akan senilai Rp486,4 triliun (2,28% dari PDB), lebih rendah bila dibandingkan dengan target awal senilai Rp598,2 triliun (2,84% dari PDB).

"Keseimbangan primer juga akan nyaris balance, yakni Rp49 triliun. Pada APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun dan ini hanya Rp49 triliun," ujar Sri Mulyani. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir

Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-1 dalam Konteks Percukaian?

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir