Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat baru terdapat 104 rencana detail tata ruang (RDTR) dari total 2.000 RDTR yang sudah siap dan sudah tersambung dengan online single submission (OSS).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan minimnya RDTR yang terhubung dengan sistem OSS tersebut menghambat penerbitan izin lokasi atau yang saat ini bernama persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).

"RDTR ini belum ada, baru 5% atau 104 dari total 2.000," katanya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2022, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Menurut Bahlil, Kementerian Investasi/BKPM hanya bertanggung jawab menyediakan sistem OSS, sedangkan pihak yang bertanggungjawab untuk mengintegrasikan RDTR dengan sistem OSS adalah kementerian teknis.

Selain terkendala oleh kurangnya RDTR yang terintegrasi dengan OSS, penerbitan perizinan lewat OSS juga masih terkendala oleh absennya peraturan daerah (perda) terkait dengan persetujuan bangunan gedung (PBG) di daerah.

"Dalam UU Cipta Kerja itu kalau tidak ada perdanya tidak bisa. Di lain pihak, kondisi di daerah itu perda masih tarik menarik antara DPRD dan kepala daerah," ujar Bahlil.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Sebagai solusi jangka pendek, lanjut Bahlil, Kementerian Investasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR menerbitkan surat edaran yang meminta pemda memberikan pelayanan PBG menggunakan perda lama hingga 5 Januari 2024.

Terlepas dari permasalahan RDTR dan PBG tersebut, Bahlil mengeklaim UMKM yang bergerak pada sektor berisiko rendah tidak akan menghadapi kendala ketika mengurus perizinan melalui OSS.

"Kalau menengah ke bawah itu relatif aman karena tidak ada izin lokasi dan amdalnya. Jadi yang berisiko tinggi, mau membangun industri, mau membangun perumahan, itu pasti bermasalah," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menteri investasi bahlil lahadalia, perizinan, UU Cipta kerja, perda, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Ada Perubahan Aturan, DJBC Buka Forum Asistensi bagi Pengusaha Rokok

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Buoyancy Turun, Rasio Pajak 2023 Diperkirakan Hanya 9,61 Persen

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline