Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Banggar DPR Usul Pajak Karbon Ditunda Hingga Akhir 2022, Ini Alasannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Banggar DPR Usul Pajak Karbon Ditunda Hingga Akhir 2022, Ini Alasannya

Suasana bongkar muat batubara untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/2/2022). ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/pras.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk menunda implementasi pajak karbon hingga akhir Desember 2022.

Usulan Said tersebut merespon pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan penerapan pajak karbon diundur menjadi Juli 2022, dari yang seharusnya mulai berlaku per 1 April 2022.

"Karena roadmap pajak karbon tidak sesederhana yang kita pikirkan. Butuh kesiapan tidak hanya dari pemerintah, tapi terutama dunia usaha. Ini memang tentunya ada pro dan kontra, maka harus dimatangkan dahulu lebih baik implementasinya di akhir Desember 2022 saja," kata Said, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Menurut Said, pengujung tahun merupakan waktu yang tepat untuk implementasi kebijakan pajak karbon karena harapan pemulihan ekonomi pada tahun ini akan lebih jelas tergambar.

Said juga menilai dampak pajak karbon terhadap perekonomian bakal minim. Sebab di tahap awal, tarif pajak karbon yang dibanderol senilai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COe2) hanya dikenakan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

"Jadi di tahap awal itu dampaknya tidak akan signifikan, karena itu sebenarnya semacam warning dari pemerintah, warning ke industri lain untuk mulai bersiap-siap," ujar Said.

Baca Juga: Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE

Said yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan tujuan pajak karbon adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana tidak lanjut komitmen internasional dalam Paris Agreement beberapa tahun lalu. Hanya saja, dia bilang pemerintah perlu lebih cermat dan teliti saat menerapkannya nanti karena emisi karbon yang dihasilkan dunia usaha berbeda-beda.

Dia mencontohkan industri semen yang memang masih banyak menggunakan batu bara sebagai bahan bakar produksi,. Namun, ada juga pabrikan semen yang sudah hampir zero emisi.

"Jadi nanti aturannya harus jelas. Jangan sampai malah nanti pelaku usaha hanya tertarik trading-nya (perdagangan karbon). Jadi pemerintah harus terus berkonsultasli dengan DPR RI dan melakukan pendekatan ke dunia usaha. Karena kita ingin menciptakan keseimbangan," kata Said.

Baca Juga: Datangi Pembudidaya, Petugas Pajak Jelaskan Ketentuan NIK sebagai NPWP

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyampaikan pelaksanaan pajak karbon diundur karena aturan turunan terkait pasar karbon, perdagangan karbon, dan nilai ekonomi karbon belum rampung hingga kini.

"Kita ingin memastikan konsistensi kebijakan dari pajak karbon ini adalah sejalan dengan konteks nilai ekonomi karbon dan pasar karbon yang memang dari awal kita ingin koneksikan keduanya dengan pajak karbon," ujar Febrio, Senin (28/3/2022).

Selain itu, Febrio mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan jika pajak karbon diterapkan bulan depan, maka akan berpengaruh pada sisi supply dan demand. Apalagi bulan depan memasuki periode Ramadhan yang secara tren biasanya terjadi kenaikan produksi dan konsumsi. (sap)

Baca Juga: PPS Sudah Berakhir, DJP Ingatkan WP Peserta Segera Repatriasi Harta

Topik : UU HPP, pajak karbon, bursa karbon, Ditjen Pajak, BKF, DPR, PLTU batu bara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 02 Juli 2022 | 13:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! WP yang Terima Imbauan Tapi Tidak Ikut PPS Bisa Diperiksa DJP

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak