KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Bahas Perpajakan Indonesia, Intact UK Kumpulkan Akademisi dan Praktisi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 Maret 2023 | 10:08 WIB
Bahas Perpajakan Indonesia, Intact UK Kumpulkan Akademisi dan Praktisi

Berfoto bersama dalam seminar kebijakan perpajakan global bertajuk Enhancing Tax Administration for Optimal Fiscal Policy in Indonesia di York University pada Jumat (10/3/2023). 

YORK, DDTCNews – Indonesian Tax Centre in the United Kingdom (Intact UK) mengadakan seminar kebijakan perpajakan global bertajuk Enhancing Tax Administration for Optimal Fiscal Policy in Indonesia. Intact UK berkolaborasi dengan University of York.

Dalam acara yang berlangsung secara hybrid tersebut, para akademisi, staf pengajar, dan praktisi perpajakan dari berbagai kota di Britania Raya dan Indonesia turut hadir. Staf pengajar Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Arifin Rosid hadir memaparkan materi.

Arifin menyampaikan materi tentang sejarah panjang reformasi perpajakan di Indonesia serta peluang dan tantangan yang dihadapi otoritas. Pandemi Covid-19 telah memberi tekanan pada ruang fiskal sehingga rasio pajak turun drastis pada 2020 atau tercatat sebesar 8,33%.

Baca Juga:
Sederet Larangan bagi WP Penerima Fasilitas Diskon PPh Badan di IKN

“Meskipun angka ini sempat meningkat di 2 tahun setelahnya hingga 9,55%, nilai ini diproyeksikan akan berfluktuasi di tahun 2023 di kisaran 9,30%-9,59% dengan mempertimbangkan normalisasi harga komoditas di tahun ini,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Intact UK.

Dalam acara yang berlangsung di York University pada Jumat (10/3/2023) tersebut, Arifin mengatakan selain faktor harga komoditas, ada tantangan terkait dengan kepercayaan publik. Menurutnya, isu kepatuhan pajak makin perlu diperhatikan.

Otoritas perlu menyeimbangkan 2 hal untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pertama, peningkatan kapasitas internal (organisasi, sumber daya manusia, dan sistem). Kedua, manajemen faktor-faktor eksternal, seperti dinamika perkembangan ekonomi serta persepsi dan kepercayaan publik.

Baca Juga:
Pengusaha di Negara Ini Minta Insentif Pajak Sektor Pertanian Ditambah

Arifin mengatakan dari sejumlah survei yang telah dilakukan, ketidakpatuhan disebabkan karena masih adanya celah dalam peraturan perpajakan. Selain itu, ada persepsi mengenai keterbatasan otoritas dalam mengungkap penghasilan sebenernya dari wajib pajak.

Neil Lunt, Head of MPA CASPPER sekaligus Associate Dean dari School for Business and Society University of York menyampaikan terima kasih atas pemaparan yang komprehensif menyangkut big data, evidenced-based policy, perubahan perilaku, dan desain kebijakan.

Ketua Intact UK Bagus Suyanto juga turut mengapresiasi kegiatan kolaborasi perdana dengan salah satu kampus terbaik di Inggris dan Indonesia, yaitu University of York dan Universitas Indonesia. Menurutnya, diskursus perpajakan menjadi makin krusial untuk merekatkan kontrak sosial antara negara dan warganya.

“Sebagai satu-satunya pusat studi perpajakan Indonesia di Britania Raya, Intact UK akan terus mendorong pengarusutamaan diskusi perpajakan dan keuangan publik melalui platform diskusi akademis yang sehat, independen, dan berimbang,” katanya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BERITA PILIHAN

Rabu, 31 Mei 2023 | 09:45 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ingat! Lapor Realisasi Repatriasi-Investasi PPS Paling Telat Hari Ini

Rabu, 31 Mei 2023 | 09:31 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kemenkeu Bocorkan Alasan Belum Mau Naikkan Tarif PPN Jadi 12 Persen

Rabu, 31 Mei 2023 | 09:01 WIB KURS PAJAK 31 MEI 2023 - 6 JUNI 2023

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS

Selasa, 30 Mei 2023 | 22:19 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Diperpanjang

Selasa, 30 Mei 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengadilan Pajak di Bawah MA, Kemenkeu Siap Koordinasikan

Selasa, 30 Mei 2023 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Belum Akan Dinaikkan Jadi 12 Persen, Ini Penjelasan BKF

Selasa, 30 Mei 2023 | 15:00 WIB PELAYANAN BEA CUKAI

Pengawasan Beberapa Kantor Bea Cukai Dialihkan, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 30 Mei 2023 | 14:34 WIB KONSULTASI PAJAK

Beri Sampel untuk Promosi ke Pelanggan, Bagaimana Perlakuan PPN-nya?