Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Bahas Pajak Digital, DDTC Sponsori Mahasiswi ke Sydney

A+
A-
8
A+
A-
8
Bahas Pajak Digital, DDTC Sponsori Mahasiswi ke Sydney

Lusi Khairani (kanan), mahasiswi Magister Akuntansi FEB Universitas Indonesia saat mempresentasikan hasil tesisnya di 13th International Conference on Tax Administration selama 5-6 April 2018 di Coogee Crowne Plaza, Sydney, Australia, yang didampingi oleh dosen pembimbingnya (kiri). (Foto: DDTCNews)

SYDNEY, DDTCNews – University of New South Wales (UNSW) Business School mengadakan 13th International Conference on Tax Administration selama 5 dan 6 April 2018 di Coogee Crowne Plaza, Sydney, Australia. Konferensi yang didakan oleh UNSW secara berkala setiap dua tahun sekali ini menyatukan administrator pajak, akademisi, dan praktisi pajak terkemuka dari seluruh dunia untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu terkini di bidang perpajakan. Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah “Tax System Integrity in a Digital Age”.

Dalam konferensi tersebut hadir pula Lusi Khairani, Mahasiswi Magister Akuntansi FEB Universitas Indonesia yang berkesempatan untuk mempresentasikan hasil tesisnya. Keberangkatannya kali ini mendapat dukungan finansial dari DDTC melalui program corporate social responsibility (CSR).

Lusi mengatakan mimpinya untuk membawakan materi yang masih hangat di dunia pajak internasional akhirnya tercapai dan topik yang akan dibawakan adalah studi kasus pajak Facebook. "Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan untuk kesempatan yang saya dapatkan menjadi pemateri di konferensi internasional," ungkap Lusi.

Baca Juga: Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Studi Kasus Facebook Singapura

Acara dibuka oleh Professor Chris Styles selaku dekan UNSW Business School, UNSW Sydney, yang mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi yang hadir pada konferensi tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan plenary session oleh Neil Olesen, Second Commissioner of Taxation, Australia (Client Engagement Group) dan Sharon Thompson, Deputy Commissioner Customer & Compliance Services New Zealand, yang masing-masing menceritakan mengenai bagaimana perubahan yang dilakukan oleh administrator pajak di Australia dan Selandia Baru dalam menghadapi tantangan di era ekonomi digital.

Baca Juga: Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Setelah morning tea break, acara dibagi ke dalam 3 kelompok (A, B, dan C) sesuai dengan topik dari masing-masing paper yang akan dipresentasikan. Paper Lusi yang berjudul “Tax analysis on implementing BEPS Action Plan 1 in respect of the digital economy in Indonesia: A case study of Facebook Singapore Pte Ltd” dikelompokkan dengan paper berjudul “Tax design and administration in a post-BEPS era: A study of key reform measures in 16 countries” yang ditulis oleh Kerrie Sadiq, Adrian Sawyer & Bronwyn McCredie dari Queensland University of Technology dan University of Canterbury.

Lusi menjelaskan paper yang merupakan hasil tesisnya itu menganalisis mengenai penerbitan Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016 yang mewajibkan Penyedia Layanan Over The Top (OTT) Asing untuk mendirikan bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Jika dikaitkan dengan Facebook Singapore Pte Ltd yang penentuan BUT-nya didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam tax treaty Indonesia-Singapura maka terdapat inkonsistensi antara SE tersebut dengan tax treaty Indonesia-Singapura.

Berdasarkan tax-treaty tersebut Facebook tidak menimbulkan BUT di Indonesia karena aktivitas bisnis yang dilakukan hanya berkaitan dengan marketing research namun justru diwajibkan untuk mendirikan BUT berdasarkan SE No. 3 Tahun 2016.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Kawasan Industri Digital, Ada Insentif Pajaknya

"Kebijakan ini dianalisis dengan menggunakan teori tax treaty override, tax avoidance dan benefit theory of taxation," tutur Lusi saat menjelaskan metode penelitian yang dipilih dalam papernya.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan ketiga teori tersebut maka SE No 3 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan di Indonesia meskipun seharusnya Indonesia bisa mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh Facebook dari Indonesia karena pemerintah Indonesia telah menyediakan layanan publik sehingga Facebook dapat memperoleh penghasilan.

Alternatif kebijakan yang ditawarkan dalam BEPS Action Plan 1 pun kemudian dianalisis mengenai kemungkinan penerapannya di Indonesia meskipun pada akhirnya kebijakan significant economic presence, withholding tax, dan equalization levy masih belum memungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia tanpa melakukan revisi terlebih dahulu berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam tax treaty Indonesia-Singapura.

Baca Juga: Sederet Dukungan Pajak UMKM, dari Tarif Khusus Hingga Layanan Digital

Lusi dan Salah Satu Impian

Kesempatan untuk mempresentasikan tesis di dalam konferensi internasional adalah mimpi yang akhirnya menjadi nyata bagi Lusi. Sebab, jauh sebelum hal ini terjadi, besarnya biaya selalu menghantui setelah Lusi menerima e-mail dari panitia 13th International Conference on Tax Administration. Dalam percakapan via e-mail tersebut, tulisan atau paper Lusi dinyatakan layak untuk tampil di Sydney. Lusi pun langsung bertukar pikiran dengan dosen pembimbingnya saat menempuh program S2. Terbesitlah nama DDTC, sebuah institusi pajak lokal yang memiliki misi-misi pendidikan.

Tak lama, Lusi membuat proposal permohonan bantuan dana. Dengan tangan terbuka, proposal Lusi langsung disambut baik oleh DDTC. Melalui berbagai pertemuan dan diskusi bersama Kepala DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji, akhirnya salah satu impian Lusi, terkabul. Lusi pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, terutama DDTC.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak, UMKM Perlu Simplifikasi dan Pendampingan

"Luar biasa! Semoga DDTC semakin jaya dan sukses ke depannya dan selalu memberikan perhatian terhadap pengembangan SDM, DDTC hebat!" ucapnya.*

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak digital, ekonomi digital, pajak facebook

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 13:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemungut PPN PMSE Diblokir Kominfo, Ditjen Pajak Bakal Koordinasi

Sabtu, 30 Juli 2022 | 10:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Jumlah Pemungut Terus Bertambah, Setoran PPN PMSE Capai Rp2,47 Triliun

Rabu, 27 Juli 2022 | 13:45 WIB
OPINI PAJAK

AI dalam Pengawasan Pajak, Mungkinkah Diterapkan?

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak