Bahas APBN 2026, Banggar Mulai Petakan Masalah-Masalah Fiskal

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR mengaku sudah mulai melakukan pemetaan atas permasalahan-permasalahan fiskal.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan hasil pemetaan akan digunakan sebagai bahan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 pada Mei 2025.

"Step by step kita mulai mengadakan RDPU-RDPU dalam kerangka untuk persiapan pembahasan KEM-PPKF di bulan Mei," ujar Said, Kamis (31/10/2024).

Said mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir. "Ada keinginan dari wakil ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan bagaimana kita ke depan lebih mengefektifkan dari sisi anggaran dan pengawasan," ujar Said.

Seperti diketahui, Banggar DPR adalah alat kelengkapan dewan (AKD) yang setiap tahun melaksanakan pembahasan APBN bersama pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah diwakili oleh menteri keuangan selaku bendahara negara.

Adapun tugas Banggar DPR antara lain, pertama, melakukan pembahasan dengan pemerintah untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran. Pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Kedua, menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait. Ketiga, membahas RUU APBN bersama pemerintah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga.

Keempat, melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Kelima, membahas laporan realisasi dan prognosis APBN. Keenam, membahas pokok-pokok penjelasan atas RUU mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pada periode 2024-2029, Banggar DPR kembali dipimpin oleh Said selaku perwakilan dari Fraksi PDIP. Adapun 4 anggota DPR yang terpilih menjadi wakil ketua Banggar yakni Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra, Muhidin M Said dari Fraksi Partai Golkar, Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB, dan Syarief Alkadrie dari Fraksi Partai Nasdem. (sap)