Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Tren Kontribusi Pajak Kekayaan di Negara-Negara OECD?

A+
A-
1
A+
A-
1
Bagaimana Tren Kontribusi Pajak Kekayaan di Negara-Negara OECD?

PAJAK kekayaan saat ini tengah menjadi instrumen yang dipertimbangkan banyak negara dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain untuk meningkatkan penerimaan, pajak kekayaan juga menjadi sarana solidaritas antar warga negara.

Tahun ini, pajak kekayaan mulai dikenakan oleh sejumlah negara, baik secara temporer maupun secara permanen, seperti halnya di Argentina dan Spanyol. Negara lainnya seperti Amerika Serikat dan Kenya juga terus mewacanakan pengenaan pajak kekayaan.

Berbagai lembaga internasional juga telah merekomendasikan pengenaan pajak kekayaan, terutama dalam masa pandemi. PBB (2021) menilai pajak kekayaan perlu dipertimbangkan guna mengurangi ketimpangan yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Sementara itu, IMF (2021) juga mencatat penerimaan pajak yang lebih besar diperlukan untuk mendanai program-program yang diperlukan dalam penanganan dampak pandemi, salah satunya melalui pengenanaan pajak kekayaan.

Pada praktiknya, pajak kekayaan telah lama menjadi instrumen fiskal di berbagai negara, khususnya negara-negara OECD. Di Norwegia, pajak kekayaan bersih (net wealth tax) dikenakan tarif sebesar 0,85% dan hasil penerimaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Swiss juga memungut net wealth tax di tingkat daerah dengan tarif yang bervariasi.

Tak hanya di Eropa, pajak kekayaan juga telah diterapkan oleh negara OECD di Amerika Latin seperti Kolombia. Pemerintah Kolombia menetapkan tarif 1% atas aset bersih senilai lebih dari COP5 miliar atau setara Rp19,3 miliar (Tax Foundation, 2021).

Baca Juga: Ada Ketentuan Bayar Pajak di Muka, Pengadilan Minta UU PPN Direvisi

Selain net wealth tax, terdapat pula beberapa negara yang menerapkan jenis pajak kekayaan untuk sumber kekayaan lainnya seperti harta tidak bergerak, warisan, transaksi keuangan, dan sumber lain sebagainya (OECD, 2017).

Italia dan Austria merupakan contoh negara yang mengenakan pajak kekayaan atas aset keuangan dan properti. Simak, Taksonomi Pajak atas Kekayaan. Lantas, seperti apa tren kontribusi pajak kekayaan di negara-negara OECD?


Baca Juga: Universitas Brawijaya Adakan Seminar Nasional Perpajakan, Tertarik?

Berdasarkan data dari OECD Revenue Statistics, pajak kekayaan menyumbang sekitar 1,1—1,7% dari total penerimaan pajak di empat negara sepanjang 2015-2019. Jika dibandingkan dengan PDB, nilai pajak kekayaan yang dikumpulkan juga tidak dapat dibilang kecil, yaitu sekitar 0,3—0,5%.

Secara umum, terdapat tren penurunan kontribusi pajak kekayaan antarwaktu. Namun, tren sebaliknya justru terjadi di Swiss. Pada empat tahun terakhir, persentase pajak kekayaan secara konsisten tercatat menyumbang 3,8% terhadap total penerimaan pajak dan 1,1% terhadap PDB Swiss.

Terdapat dua alasan utama yang menyebabkan tingginya realisasi pajak kekayaan di Swiss. Pertama, Swiss memiliki ambang batas (threshold) yang lebih rendah atas obyek pajak kekayaan dibandingkan dengan negara lainnya.

Baca Juga: Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah di Indonesia 5 Tahun Terakhir

Selain memiliki ambang batas yang lebih rendah, Swiss juga memiliki variasi tarif pajak antardaerah. Kedua, wajib pajak di Swiss terbilang patuh dan responsif untuk membayarkan pajak kekayaannya (Brulhart, et. al., 2019).

Sebaliknya, net wealth tax di Perancis justru mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yakni hanya 0,2% dari total penerimaan pajak. Pemerintah Perancis pun memutuskan untuk mencabut net wealth tax dan menggantinya dengan pajak kekayaan atas properti (Tax Foundation, 2021).

Sebelum Perancis, beberapa negara OECD seperti Swedia, Jerman, dan Belanda juga memutuskan untuk mencabut net wealth tax dan melakukan penyesuaian pada jenis pajak kekayaannya karena berbagai alasan. Pada akhirnya, pemilihan jenis pajak kekayaan yang ideal memang perlu diselaraskan dengan apa yang menjadi sasaran pemerintah (Yustisia, 2019).

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Secara keseluruhan, dari pengalaman negara-negara OECD tersebut, dapat dilihat pajak berbasis kekayaan memiliki implikasi positif terhadap penerimaan pajak dan perekonomian, salah satunya untuk meningkatkan rasio pajak. Simak, Saatnya Saling Menopang, Saatnya Pajak Solidaritas.

Sebab, sebagaimana kita ketahui, perbaikan rasio pajak menjadi krusial pada fase pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan rasio pajak yang rendah membuat kapabilitas pemerintah dan ruang belanja negara menjadi cenderung terbatas. (rig)

Baca Juga: Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya
Topik : narasi data, statistik pajak, pajak kekayaan, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 September 2021 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Rencana Pemungutan PPN Sembako dalam Revisi UU KUP, Tepatkah?

Kamis, 02 September 2021 | 13:00 WIB
JEPANG

Sektor Industri Bakal Dikenai Pajak Karbon Tahun Depan

Kamis, 02 September 2021 | 11:15 WIB
AMERIKA SERIKAT

Gagalkan Kebijakan Pajak Biden, Korporasi Makin Gencar Lobi Politik

Rabu, 01 September 2021 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Melirik NFT Sebagai Sumber Baru Penerimaan Pajak

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa