Review
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Selasa, 27 September 2022 | 16:10 WIB
BUKU PAJAK
Senin, 26 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Bagaimana Tren Kontribusi Pajak Kekayaan di Negara-Negara OECD?

A+
A-
1
A+
A-
1
Bagaimana Tren Kontribusi Pajak Kekayaan di Negara-Negara OECD?

PAJAK kekayaan saat ini tengah menjadi instrumen yang dipertimbangkan banyak negara dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain untuk meningkatkan penerimaan, pajak kekayaan juga menjadi sarana solidaritas antar warga negara.

Tahun ini, pajak kekayaan mulai dikenakan oleh sejumlah negara, baik secara temporer maupun secara permanen, seperti halnya di Argentina dan Spanyol. Negara lainnya seperti Amerika Serikat dan Kenya juga terus mewacanakan pengenaan pajak kekayaan.

Berbagai lembaga internasional juga telah merekomendasikan pengenaan pajak kekayaan, terutama dalam masa pandemi. PBB (2021) menilai pajak kekayaan perlu dipertimbangkan guna mengurangi ketimpangan yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Insentif Pajak dan Subsidi Jadi Kunci Sukses Program Kendaraan Listrik

Sementara itu, IMF (2021) juga mencatat penerimaan pajak yang lebih besar diperlukan untuk mendanai program-program yang diperlukan dalam penanganan dampak pandemi, salah satunya melalui pengenanaan pajak kekayaan.

Pada praktiknya, pajak kekayaan telah lama menjadi instrumen fiskal di berbagai negara, khususnya negara-negara OECD. Di Norwegia, pajak kekayaan bersih (net wealth tax) dikenakan tarif sebesar 0,85% dan hasil penerimaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Swiss juga memungut net wealth tax di tingkat daerah dengan tarif yang bervariasi.

Tak hanya di Eropa, pajak kekayaan juga telah diterapkan oleh negara OECD di Amerika Latin seperti Kolombia. Pemerintah Kolombia menetapkan tarif 1% atas aset bersih senilai lebih dari COP5 miliar atau setara Rp19,3 miliar (Tax Foundation, 2021).

Baca Juga: Setelah Pungut PPN, Oman Bakal Kenakan PPh Orang Pribadi Mulai 2024

Selain net wealth tax, terdapat pula beberapa negara yang menerapkan jenis pajak kekayaan untuk sumber kekayaan lainnya seperti harta tidak bergerak, warisan, transaksi keuangan, dan sumber lain sebagainya (OECD, 2017).

Italia dan Austria merupakan contoh negara yang mengenakan pajak kekayaan atas aset keuangan dan properti. Simak, Taksonomi Pajak atas Kekayaan. Lantas, seperti apa tren kontribusi pajak kekayaan di negara-negara OECD?


Baca Juga: 'Daerah' Berkompetisi, Kewenangan Pajak Perlu Dikembalikan ke Pusat

Berdasarkan data dari OECD Revenue Statistics, pajak kekayaan menyumbang sekitar 1,1—1,7% dari total penerimaan pajak di empat negara sepanjang 2015-2019. Jika dibandingkan dengan PDB, nilai pajak kekayaan yang dikumpulkan juga tidak dapat dibilang kecil, yaitu sekitar 0,3—0,5%.

Secara umum, terdapat tren penurunan kontribusi pajak kekayaan antarwaktu. Namun, tren sebaliknya justru terjadi di Swiss. Pada empat tahun terakhir, persentase pajak kekayaan secara konsisten tercatat menyumbang 3,8% terhadap total penerimaan pajak dan 1,1% terhadap PDB Swiss.

Terdapat dua alasan utama yang menyebabkan tingginya realisasi pajak kekayaan di Swiss. Pertama, Swiss memiliki ambang batas (threshold) yang lebih rendah atas obyek pajak kekayaan dibandingkan dengan negara lainnya.

Baca Juga: Ada Usulan Soal Pajak Kekayaan, Begini Pandangan DJP

Selain memiliki ambang batas yang lebih rendah, Swiss juga memiliki variasi tarif pajak antardaerah. Kedua, wajib pajak di Swiss terbilang patuh dan responsif untuk membayarkan pajak kekayaannya (Brulhart, et. al., 2019).

Sebaliknya, net wealth tax di Perancis justru mengalami penurunan pada dua tahun terakhir yakni hanya 0,2% dari total penerimaan pajak. Pemerintah Perancis pun memutuskan untuk mencabut net wealth tax dan menggantinya dengan pajak kekayaan atas properti (Tax Foundation, 2021).

Sebelum Perancis, beberapa negara OECD seperti Swedia, Jerman, dan Belanda juga memutuskan untuk mencabut net wealth tax dan melakukan penyesuaian pada jenis pajak kekayaannya karena berbagai alasan. Pada akhirnya, pemilihan jenis pajak kekayaan yang ideal memang perlu diselaraskan dengan apa yang menjadi sasaran pemerintah (Yustisia, 2019).

Baca Juga: Reformasi Pajak Global Tak akan Terjadi Tanpa Peran Civil Society

Secara keseluruhan, dari pengalaman negara-negara OECD tersebut, dapat dilihat pajak berbasis kekayaan memiliki implikasi positif terhadap penerimaan pajak dan perekonomian, salah satunya untuk meningkatkan rasio pajak. Simak, Saatnya Saling Menopang, Saatnya Pajak Solidaritas.

Sebab, sebagaimana kita ketahui, perbaikan rasio pajak menjadi krusial pada fase pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan rasio pajak yang rendah membuat kapabilitas pemerintah dan ruang belanja negara menjadi cenderung terbatas. (rig)

Baca Juga: Tak Tepat Sasaran, Otoritas Ini Kaji Ulang Insentif Pajak Mobil Pikap

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik pajak, pajak kekayaan, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 02 September 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Sebut Perpajakan Hadapi Situasi Menantang Karena Komoditas

Minggu, 28 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Fraksi DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Tingkatkan Tax Ratio

Minggu, 28 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Konsinyasi Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak, Begini Penjelasan DJP

berita pilihan

Rabu, 28 September 2022 | 16:00 WIB
RAPBN 2023

Anggaran Polri Hingga Kemenhan Ditambah, Belanja K/L Tembus Rp1.000 T

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Saatnya Mengenakan Pajak Progresif atas Tanah?

Rabu, 28 September 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Mutakhirkan Data Mandiri Langsung ke Kantor Pajak, Begini Alurnya

Rabu, 28 September 2022 | 13:30 WIB
PMK 141/2022

PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Rabu, 28 September 2022 | 13:00 WIB
UU PPN

Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Rabu, 28 September 2022 | 12:30 WIB
NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

DJBC Gencarkan Promosi NLE, Bakal Mudahkan Proses Logistik

Rabu, 28 September 2022 | 12:06 WIB
BEA METERAI

Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?

Rabu, 28 September 2022 | 12:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Minat Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Pelajari Keterampilan ini!