PENGAWASAN PAJAK

Awasi Penerapan PKKU, Beban Pembuktian Bakal Ada di DJP

Muhamad Wildan | Rabu, 12 Juli 2023 | 13:00 WIB
Awasi Penerapan PKKU, Beban Pembuktian Bakal Ada di DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sebelum melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) oleh wajib pajak, Ditjen Pajak (DJP) harus terlebih dahulu membuktikan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kewenangan DJP untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas penerapan PKKU tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penerapan PKKU yang sedang disusun oleh DJP.

"Jadi dalam pelaksanaannya nanti tax authority harus membuktikan kewajiban apa yang dilaksanakan, termasuk membuktikan apakah TP Doc-nya sudah sesuai atau tidak. Baru dia bisa menjalankan kewenangannya," ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional III Khodori Eko Purwanto dalam webinar Penerapan PKKU yang digelar oleh PKN STAN, Senin (10/7/2023).

Baca Juga:
Anggota Inclusive Framework Sepakati Pilar 1 Amount B, Ini Kata DJP

Pengaturan khusus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. "Undang-undang mengamanatkan dirjen pajak berwenang. Kewenangan itu tidak bisa dilakukan semena-mena. Kewenangan dilakukan setelah wajib pajak terbukti tidak melakukan kewajiban menerapkan PKKU dan mendokumentasikan," ujar Khodori.

Untuk diketahui, wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang dipengaruhi dengan hubungan istimewa memiliki kewajiban menerapkan PKKU. Hal ini diatur pada PP 55/2022.

Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dimaksud yakni transaksi afiliasi, dan transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

Baca Juga:
Profesional DDTC Ulas Ketentuan Baru TP di Publikasi Internasional

Selama ini, DJP memiliki perlakuan khusus terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Melalui SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP membentuk gugus tugas penanganan transfer pricing di kantor pusat DJP dan tim penanganan transfer pricing di kanwil DJP.

Gugus atau tim tersebut bakal mendukung pelaksanaan analisis transfer pricing dan perpajakan internasional atas wajib pajak yang melaporkan transaksi afiliasinya dalam lampiran khusus 3A dan 3B SPT Tahunan.

Lebih lanjut, DJP juga memiliki pedoman khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Pedoman yang dimaksud adalah SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 01 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota Inclusive Framework Sepakati Pilar 1 Amount B, Ini Kata DJP

Jumat, 01 Maret 2024 | 07:45 WIB TRANSFER PRICING

Profesional DDTC Ulas Ketentuan Baru TP di Publikasi Internasional

Rabu, 28 Februari 2024 | 18:42 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Berlaku, Korporasi Multinasional Wajib Lapor GIR

Rabu, 28 Februari 2024 | 13:15 WIB LITERATUR PAJAK

Tahapan Pendahuluan Transaksi Jasa Intragrup Dikupas dalam Buku DDTC

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC

Jumat, 01 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax, Nomor Seri Faktur Pajak Tak Perlu Lagi Minta ke KPP