Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Awal Mula PPN

A+
A-
6
A+
A-
6
Awal Mula PPN

PPN merupakan jenis pajak yang relatif baru dan dianggap sebagai bentuk pemajakan modern (Liam Ebrill, 2001). Dalam sejarahnya, PPN merupakan suatu inovasi fiskal terbaru. Bahkan Sijbern Cnossen mengklaim bahwa pengenalan PPN secara universal dapat dianggap sebagai peristiwa terpenting dalam evolusi struktur pajak yang terjadi pada paruh terakhir di abad ke-20 (Kathryn James, 2015).

Sebelum diterapkannya PPN, pengenaan pajak atas konsumsi yang bersifat tidak langsung hanya dilakukan terbatas pada produk-produk tertentu. Misalnya, pengenaan cukai atas alkohol dan tembakau. Selain cukai, dikenal juga jenis pajak tidak langsung lainnya, yaitu pajak penjualan dan pajak peredaran.

Namun, distorsi yang dihasilkan dari pajak penjualan dan pajak peredaran karena adanya pajak atas pajak (cascading effect) dari penerapan kedua jenis pajak tersebut serta ditambah dengan adanya tuntutan peningkatan penerimaan, memberikan dorongan bagi pemerintah untuk mencari alternatif bentuk pajak lainnya.

Baca Juga: Khawatir Muncul Sengketa, Pengusaha Nantikan Aturan Teknis UU HPP

Gagasan dasar mengenai PPN pertama kali muncul dari seorang pengusaha Jerman bernama Dr. Wilhelm von Siemens yang menyadari adanya masalah yang ditimbulkan dari penerapan pajak peredaran. Pada tahun 1920-an, melalui tulisannya, von Siemens kemudian mengembangkan gagasannya tersebut, yang ia namakan “perbaikan pajak peredaran” atau “penyempurnaan pajak peredaran” (Alan Schenk dan Oliver Oldman, 2007).

Selain von Siemens, konsep awal dari PPN juga dicetuskan oleh Thomas S. Adams pada tahun 1921 di Amerika Serikat. Konsep yang dijelaskan oleh Adams pada saat itu adalah mengenai cara untuk mengurangi pajak atas penjualan dengan pajak yang sebelumnya telah dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya cascading effect. Konsep ini yang sekarang kita kenal dengan metode pengkreditan PPN masukan terhadap pajak keluaran (invoice-credit method).

Gagasan serta konsep yang muncul di tahun 1920-an tersebut akhirnya membentuk kesimpulan bahwa pajak yang merupakan “perbaikan pajak peredaran” adalah pajak yang dikenakan dan dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi dari barang dan jasa saat terjadinya transaksi. Akan tetapi, walaupun dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan adanya metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran maka pajak yang dikenakan hanya atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap tahapan tersebut. Gagasan dan konsep inilah yang menjadi asal muasal lahirnya PPN.

Baca Juga: Industri Hiburan Minta Insentif Pajak Tiket Pertunjukan Diperpanjang

PPN pertama kali diterapkan di Prancis pada tahun 1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikan. Pada tahun 1954, Prancis kemudian mengubah pengenaan PPN yang semula hanya di tahap pabrikan menjadi pengenaan pajak di seluruh tahapan produksi dan distribusi.

Banyak negara Eropa memberlakukan PPN pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sementara itu, negara berkembang mengikuti penerapan PPN pada tahun 1980-an dan sesudahnya.

Pada praktiknya, sebagian besar pemerintah menerapkan PPN sebagai pengganti pajak penjualan yang sebelumnya diterapkan sebagai bentuk pajak atas konsumsi. Negara-negara Eropa, misalnya, telah banyak menggunakan PPN untuk mengurangi atau menghilangkan penerapan dari pajak penjualan Sijbren Cnossen, 1998)

Baca Juga: Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen penerimaan yang paling dominan di berbagai negara. PPN juga dianggap sebagai jenis pajak yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan dengan jenis pajak lainnya di seluruh dunia (Kathryn James, 2015).

Sampai 1 Januari 2016, menurut OECD (2016), terdapat 167 negara di dunia yang telah menerapkan PPN sebagai bentuk pajak atas konsumsi di negaranya.

Baca Juga: Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo
Topik : PPN, Kelas Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Insentif Pajak Penanganan Covid-19 yang Tak Dilanjutkan Tahun Ini

Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022

Rupiah Berbalik Loyo Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:30 WIB
PAKISTAN

Akhiri Era Kebijakan Pembebasan Pajak, Negara Ini Godok Aturan Baru

Senin, 10 Januari 2022 | 18:00 WIB
BAHAMA

Pacu Ekonomi, Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak