Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Aturan Teknis Natura & PPN Segera Terbit, Dirjen Pajak Sampaikan Ini

A+
A-
6
A+
A-
6
Aturan Teknis Natura & PPN Segera Terbit, Dirjen Pajak Sampaikan Ini

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut aturan pelaksana UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan dirilis dalam waktu dekat.

Suryo mengatakan ada 2 peraturan pemerintah (PP) yang segera dirilis. Kedua PP tersebut yakni mengenai natura dalam pajak penghasilan (PPh) dan fasilitas untuk pajak pertambahan nilai (PPN).

"Nanti akan kami berikan review yang lebih lengkap terkait kedua hal ini apabila alas regulasi yang diperlukan sudah dapat diterbitkan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga: Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Suryo mengatakan PP untuk fasilitas PPN saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam harmonisasi, berbagai kementerian/lembaga juga dilibatkan seperti Kementerian ESDM, Kemenhub, Kemendikbud Ristek, Kemenkes, dan Kemensos.

Melalui UU HPP, pemerintah telah mengatur ulang pemberian pengecualian dan fasilitas PPN. Sejumlah barang dan jasa kini dikeluarkan dari pengecualian sehingga semuanya adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN kepada barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pengecualian PPN tetap diatur dalam Pasal 4A UU HPP, sedangkan pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan diatur dalam Pasal 16B.

Baca Juga: Menteri Keuangan Ini Pastikan Insentif Pajak Mobil Tidak Diperpanjang

Kemudian, Suryo juga mengabarkan perkembangan penyusunan PP tentang pajak atas natura. Menurutnya, PP ini telah selesai diharmonisasi dan tinggal diundangkan.

"Ini yang menjadi induk PMK natura nanti yang kita terbitkan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah merilis 15 peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana UU HPP, yakni 1 PMK mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) dan 14 lainnya tentang PPN.

Baca Juga: DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

Saat ini, ada 4 PP yang sedang dipersiapkan untuk dirilis. Keempatnya terdiri atas 1 PP mengenai pajak penghasilan (PPh) yang sudah selesai dan tinggal penetapan, 2 PP mengenai PPN yang sedang dalam proses, dan 1 PP mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). (sap)

Topik : UU HPP, natura, penghasilan selain uang, pajak natura, UU PPh, Dirjen Pajak, Suryo Utomo, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

Jum'at, 24 Juni 2022 | 08:51 WIB
DATA PPS HARI INI

Keikutsertaan PPS Terus Menanjak, Lebih Rp300 Triliun Harta Diungkap

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:08 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Harta Belum Diungkap, Peserta Tax Amnesty Tak Ikut PPS? Ini Risikonya

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:51 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Sisa Sepekan, Setoran PPh Final Wajib Pajak Tembus Rp30 Triliun

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD