Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Baru Pencatatan & Pembukuan untuk Perpajakan, Download di Sini

A+
A-
7
A+
A-
7
Aturan Baru Pencatatan & Pembukuan untuk Perpajakan, Download di Sini

DDTC Newsletter Vol.05 No.11, Juni 2021 bertajuk New Regulation Concerning Procedures for Recording and Bookkeeping.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis aturan baru mengenai tata cara pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Pemerintah juga merilis aturan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Beberapa aturan baru lain juga dirilis. Salah satunya mengenai ketentuan penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Selain itu, ada pula pengesahan P3B baru antara Indonesia dengan dua negara mitra, yaitu Singapura dan Uni Emirat Arab.

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.05 No.11, Juni 2021 bertajuk New Regulation Concerning Procedures for Recording and Bookkeeping. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Perpanjangan Waktu Insentif Perpajakan, Download Aturannya di Sini
  • Tata Cara Pencatatan dan Penyelenggaraan Pembukuan

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai tata cara melakukan pencatatan dan penyelenggaraan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54/PMK.03/2021. Beleid ini mulai berlaku mulai 2 Juni 2021.

  • Perubahan Ketentuan Penggunaan Nilai Buku untuk Pemekaran Usaha

Melalui PMK No. 56/PMK.010/2021, pemerintah menyesuaikan kembali kebijakan di bidang perpajakan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. PMK 56/2021 ini berlaku sejak 4 Juni 2021.

  • Tata Cara Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Elektronik

Melalui PMK No. 63/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan menetapkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. PMK 63/2021 ini berlaku mulai 8 Juni 2021.

Baca Juga: Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral, Download di Sini
  • Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar Juni 2021

Menteri Keuangan merilis Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 19/KM.4/2021. Melalui KMK tersebut, Menteri Keuangan menetapkan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar atas tiga jenis komoditi. KMK 19/2021 ini mulai berlaku pada 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

  • Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak

Pemerintah menerbitkan dua peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak. Untuk petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak tersebut diatur dalam PMK No. 58/PMK.03/2021 yang mulai berlaku sejak 4 Juni 2021.

Sementara itu, petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak tercantum dalam PMK No. 59/PMK.03/2021. Beleid ini mulai berlaku pada 3 Juni 2021. Kedua beleid tersebut diterbitkan berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier jabatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak.

Baca Juga: Pembukuan & Pencatatan dalam PMK 54/2021, Ini Kata Penyuluh Pajak DJP
  • Pengesahan P3B Indonesia-Singapura

Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) baru antara Indonesia dan Singapura. Pengesahan P3B baru antara Indonesia dan Singapura itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021.

  • Pengesahan P3B Indonesia-Persatuan Emirat Arab

Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan P3B baru antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Pengesahan P3B baru antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021. (kaw)

Baca Juga: Cara Mengajukan Permohonan Menyusun Pembukuan Berbahasa Inggris ke DJP
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, download peraturan, pencatatan, pembukuan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 April 2021 | 18:07 WIB
DDTC NEWSLETTER

Perluasan Insentif PPnBM DTP Mobil, Download Aturannya di Sini

Jum'at, 26 Maret 2021 | 18:28 WIB
DDTC NEWSLETTER

Fasilitas Perpajakan di KEK, Download Aturannya di Sini

Senin, 15 Maret 2021 | 11:31 WIB
DDTC NEWSLETTER

Insentif Pajak atas Mobil dan Rumah, Download Aturannya di Sini

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan