Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya

A+
A-
1
A+
A-
1
Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya

PEMBERIAN insentif pajak menjadi salah satu kebijakan yang banyak diambil untuk merespons lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Bagaimanapun, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga perekonomian.

Namun, pemberian insentif pajak juga perlu diatur ulang seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemberian insentif pajak secara terus-menerus akan berdampak pada penerimaan negara.

Dari konteks tersebut, muncul pertanyaan besar, sampai level manakah insentif pajak harus diberikan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan bisnis? Bagaimakah langkah-langkah yang harus dilakukan negara-negara untuk mengurangi berbagai insentif yang diberikan?

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Tapas K. Sen, melalui artikel berjudul Exit Strategy to Ease or Eliminate Tax Responses to the Covid-19 Pandemic, menawarkan strategi kebijakan yang dapat dilakukan berbagai negara ketika hendak menyesuaikan kembali berbagai insentif sesuai dengan kebutuhan.

Tidak hanya itu, artikel yang dirilis pada 2021 tersebut juga memberikan gambaran mengenai paket kebijakan pajak negara-negara di Asia Pasifik selama pandemi Covid-19 serta dampaknya terhadap penerimaan.

Penulis menyampaikan berbagai kebijakan pajak diharapkan dapat berperan penting memberi keringanan pada dunia usaha, terutama ketika kegiatan ekonomi terganggu karena adanya lockdown atau pembatasan aktivitas usaha.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Kebijakan pajak yang diberikan sangat bervariasi, mulai dari pembatasan audit pajak, percepatan pengembalian pajak, perpanjangan tenggat, penundaan pelaporan serta pembayaran pajak, penagguhan pajak, dan lainnya.

Menariknya, negara-negara di Asia Pasifik dinilai menawarkan kebijakan pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan wilayah lain. Berbagai kebijakan ini dapat memberi dukungan arus kas kepada para pengusaha dan masyarakat umum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tapas mengungkapkan pembicaraan mengenai insentif pajak juga tidak bisa lepas dari diskursus kondisi ekonomi suatu negara. Resesi ekonomi membuat produk domestik bruto (PDB) dan basis pajak menjadi lebih rendah dari sebelumnya.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Wajib pajak tidak akan bisa memanfaatkan insentif pajak secara maksimal ketika basis pajak rendah. Sebaliknya, makin efektif kebijakan insentif pajak maka makin besar revenue forgone yang harus ditanggung. Dengan demikian, perlu juga untuk memperhitungkan pendapatan yang hilang akibat resesi ekonomi dan pemberian insentif pajak.

Pertimbangan praktis seperti kepastian tentang ketahanan dan kesinambungan proses pemulihan ekonomi memang membutuhkan kelanjutan rangsangan insentif dalam beberapa waktu. Namun, pemangku kebijakan juga tetap perlu mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara pascapandemi dengan mengurangi insentif pajak secara tepat sasaran.

Menurut Tapas, terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan apabila suatu negara bermaksud untuk mengurangi berbagai fasilitas pajak selama masa pandemi Covid-19. Pertama, pemerintah suatu negara harus mempertimbangkan dibutuhkan atau tidaknya pengurangan insentif pajak.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kedua, suatu negara harus memilih waktu yang tepat untuk mengurangi pemberian insentif pajak. Pada dasarnya, pemilihan waktu yang tepat dapat mempertimbangkan indikator kestabilan ekonomi, produktivitas, dan tingkat konsumsi.

Ketiga, pemerintah dapat mempertimbangkan pengurangan insentif pajak secara bertahap. Penulis berpendapat tidak semua kebijakan insentif pajak dapat dicabut secara bersamaan sehingga kembali pada kebijakan sebelum adanya pandemi Covid-19.

Pasalnya, pemulihan yang terjadi pada suatu industri berbeda dengan industri lainnya. Pemulihan ekonomi yang terjadi mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung pada sifat industri dan situasi pasarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak dan mencegah ganggungan dalam struktur ekonomi, pengurangan insentif pajak yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan periode pemulihan dari setiap jenis usaha.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan uraian yang runtut dan komprehensif mengenai kebijakan pajak saat pandemi, dampak kebijakan tersebut, dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi insentif ketika ekonomi makin membaik.

Artikel yang diterbitkan Asian Development Bank (ADB) ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk meracik kebijakan pajak berikutnya pascapandemi Covid-19. (kaw)

Baca Juga: Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Topik : resensi, resensi jurnal, buku, pajak, insentif pajak, pandemi, Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:07 WIB
PELAPORAN PAJAK

Hingga 16 Januari 2022, 618.750 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap