Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Asosiasi Pengusaha Minta Rencana Pajak Gula dan Garam Dikaji Ulang

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Pengusaha Minta Rencana Pajak Gula dan Garam Dikaji Ulang

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Asosiasi produsen makanan minuman (Food and Drink Federation/FDF) meminta Pemerintah Inggris untuk meninjau ulang rencana pengenaan pajak gula dan garam.

Ketua FDF Ian Wright mengatakan kelompok keluarga miskin akan sangat terdampak dari rencana kebijakan tersebut. Menurutnya, pungutan pada level produsen akan langsung memengaruhi biaya yang dikeluarkan konsumen.

"Keluarga miskin akan terkena dampak paling parah. Memperkenalkan pajak makanan saat ini adalah sebuah kegilaan dan penghinaan bagi keluarga kelas pekerja di negara ini," katanya, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Menurut Wright, rencana tersebut dapat membuat biaya yang dikeluarkan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan belanja makanan dan minuman naik hingga 11%. Kenaikan itu setara dengan pengeluaran rumah tangga dalam setahun untuk sayuran segar.

Nominal kenaikan yang akan dihadapi keluarga miskin jika regulasi pajak gula dan garam diterapkan sekitar £160 per tahun atau setara dengan Rp3,1 juta. Untuk itu, kebijakan untuk menekan konsumsi makanan cepat saji tersebut bakal kontraproduktif bagi masyarakat kelompok bawah.

"Mereka [pembuat kebijakan] tidak dapat membayangkan betapa sulitnya tahun lalu [bagi keluarga kelas pekerja Inggris]," jelas Wright.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Seperti dilansir The Guardian, laporan strategi pangan nasional Inggris menyebutkan pungutan pajak gula dan garam akan menghasilkan tambahan penerimaan sejumlah £3 miliar. Instrumen fiskal itu disebutkan sebagai cara efektif mengakhiri kecanduan masyarakat Inggris terhadap junk food, menekan konsumsi daging, dan mendukung agenda perubahan iklim.

FDF menyebutkan rencana kebijakan tersebut juga akan menambah biaya pada level produsen senilai £1,7 miliar untuk pengolahan limbah. Lalu, tambahan biaya pengemasan senilai £850 juta dan biaya akibat pembatasan iklan produk makanan berlemak, asin, dan manis sejumlah £833 juta.

"Jika pemerintah serius meningkatkan level kesehatan maka yang perlu dilakukan adalah memberikan insentif pada sektor usaha dan tidak membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan," ujar Wright. (rig)

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Topik : inggris, pajak gula, pajak garam, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 06:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soroti Ekonomi Digital Indonesia, IMF Dorong Sistem Pajak yang Adil

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?